PortalMadura.Com, Sumenep – DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menawarkan sederet opsi skema dalam usaha penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dijadwalkan akan dilakukan keputusan bersama pada Maret 2020 ini.
Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, beberapa waktu lalu menawarkan sederet opsi dalam usaha menyelamatkan nasabah.
“Lakukan holdingisasi. Maka, semua dana Jiwasraya yang berserakan itu disatukan di induk,” katanya, di Sumenep.
Kedua lakukan restrukturisasi. “Mana aset yang buruk mana yang baik,” ucapnya.
Mencari partner juga opsi yang ditawarkan. “Silahkan cari partner yang membawa cash flow terhadap Jiwasraya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, penyertaan modal negara (PNM) senilai Rp 15 triliun untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan Jiwasraya perlu dilakukan bersama-sama legislatif dan eksekutif.
“Ini sikap political will (kemauan politik) antara pemerintah dan DPR harus dilakukan karena menyangkut hidup orang banyak (penyelamatan nasabah),” tegasnya.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, memiliki kewajiban jatuh tempo polis produk JS Saving Plan pada Oktober-Desember tahun lalu sebesar Rp 12,4 triliun.
Pada tahun 2020 ini, kebutuhan likuiditas penyelesaian JS Saving Plan diketahui nilainya sebesar Rp 3,7 triliun. Maka, total kebutuhan likuiditas penyelesaian JS Saving Plan dalam waktu dekat mencapai Rp 16,13 triliun.(*)
