oleh

Persoalkan Perdin, Politisi PDIP dan Demokrat Datangi Kejari Sumenep

PortalMadura.Com, Sumenep – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Zainal Arifin dan Ketua Fraksi Demokrat, Ahmad Jazuli, DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Jumat (21/2/2020).

Mereka konsultasi dugaan penyelewengan dana Perjalanan Dinas (Perdin) yang dilakukan tiga pimpinan DPRD setempat. Konsultasi itu dilakukan pra pelaporan kasus tersebut.

“Hari ini kami konsultasi dulu sambil mempersiapkan bukti-bukti yang lain. Senin kami melaporkan secara resmi,” kata Zainal Arifin.

Versi Zainal, jatah Perdin pimpinan DPRD itu untuk Kota Tangerang sebesar Rp 8 juta per malam. Sesuai aturan, dibenarkan mengambil 30 persen apabila tidak bermalam di hotel, seperti bermalam di rumah keluarga atau di apartemen milik pribadi.

Namun, faktanya, tiga pimpinan dewan itu justru menginap di hotel yang murah. Mereka terkadang urunan untuk bermalam di hotel yang murah dengan tetap mengambil jatah yang 30 persen per malam itu.

“Ini kan lucu. Kalau seperti ini sebaiknya dikembalikan ke kas daerah,” ucapnya.

Tiga pimpinan dewan yang dimaksud itu, KH. Hamid Ali Munir, K. Ahmad Salim dan Faisal Muhlis. Hanya satu orang pimpinan dewan yang tidak dipersoalkan, yaitu Indra Wahyudi dari Fraksi Demokrat.

Lebih lanjut ia menegaskan, dengan mengambil yang 30 persen dari Rp 8 juta per malam, kalau dua malam saja bisa dapat sekitar Rp 6 juta.

“Sementara mereka bermalam di hotel dengan harga 600-ribuan. Dengan begitu, mereka banyak untungnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi, mengaku kedatangan dua politisi tersebut sifatnya hanya sebatas konsultasi. Artinya belum ada laporan secara resmi terkait Perdin pimpinan DPRD itu.

“Masih sebatas konsultasi. Kami masih minta untuk dibuatkan kronologisnya, seperti asal dananya dari mana,” katanya singkat.(*)

Penulis : Samsul Arifin
Editor : Nurul Hijriyah
Tirto.ID
Loading...

Komentar