PortalMadura.Com – Jawa Timur merupakan salah satu provisi yang wilayah lautnya hampir 3.498 kilometer, kurang lebih terdapat 446 pulau-pulau kecil yang sebagian besar berada di wilayah Madura kepulauan.
Jatim sendiri, memiliki biodiversitas yang kaya, merupakan rumah dari berbagai jenis terumbu karang, ikan, mangrove dan aneka biota unik lainnya. Namun, kondisi itu ada dipintu keterancaman yang diakibatkan banyak faktor.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan membeberkan sejumlah faktor tersebut. Pertama, perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan permukaan air laut, anomali cuaca dan terancamnya biodiversitas.
Hal itu, berdasarkan catatan dari Ardiansyah dkk (2017). Dalam pemodelan genangan kenaikan muka air laut (Sea Level Rise) menggunakan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografi di wilayah pesisir Selat Madura mengatakan, bahwa kenaikan permukaan air laut mencapai 1,2 cm per tahun.
“Kondisi ini akan diperparah dengan potensi rusaknya mangrove di Madura,” katanya, dalam rilisnya diterima Redaksi PortalMadura.Com, Jumat (12/11/2021).
Total kawasan mangrove dalam kondisi yang baik seluas 8.794,1 ha (58,2 %) dan kawasan mangrove dalam kondisi buruk mencapai luas 6.324,1 ha (41,8%), seperti dalam catatan Munsoni (2017) yang berjudul “Pemetaan Kerusakan Mangrove di Madura dengan Memanfaatkan Citra Dari Google Earth dan Citra Ldc“.
Kawasan hutan mangrove, kata Wahyu Eka Setyawan, mempunyai beberapa fungsi, yakni pengikat karbon, penahan substrat pantai dari abrasi, penahan angin atau gelombang, penahan instrusi air laut.
Selain itu, peningkatan suhu akibat perubahan iklim memicu rusaknya terumbu karang seperti bleaching. Hasil riset Labiyanto (2017) “Studi Perubahan Luasan Terumbu Karang Dengan Menggunakan Data Penginderaan Jauh Di Perairan Pulau Bawean Gresik, Jawa Timur.”
Menurut dia, selain berbicara soal perubahan iklim, kedua persoalan terbesar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah tata kelola ruang. Baik di wilayah darat maupun lautan.
Kondisi keterancaman tersebut sangat mengkhawatirkan, karena memiliki resiko besar memperentan wilayahitu, termasuk resiliensi terhadap bencana, karena perpaduan bencana perubahan iklim dan rusaknya kawasan yakni memunculkan potensi kerentanan wilayah.
Berdasarkan catatan advokasi Walhi Jatim yang menghimpun dari jaringan di tapak, untuk Madura secara keseluruhan terancam oleh besarnya konsesi migas baik di darat dan laut.
Selain Migas, terdapat ancaman pertambangan fosfat di Sumenep yang mengancam kawasan karst, serta lahan pertanian produktif. Tidak hanya karst, ekspansi tambak udang di pesisir Sumenep juga menjadi faktor yang mengancam kawasan lindung pesisir, khususnya kawasan mangrove.
Di Selat Madura, sekitar Bangkalan dan Surabaya terancam pertambangan pasir laut, sebab di RZWP-3K Provinsi Jawa Timur. Sementara, di Bawean juga terancam pertambangan pasir laut untuk kebutuhan proyek strategis nasional, meski konsesinya sudah muncul atas nama PT. Hamparan Laut Sejahtera, salah satu aktor yang turut berkonflik dengan nelayan di Kodingareng, Sulawesi Selatan.
“Artinya ancaman tata kelola ruang baik alih fungsi kawasan penting, seperti karst, lalu pesisir hingga dalam laut, mempertinggi resiko kerusakan dan bencana di kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil,” tandasnya.
Terakhir, persoalan sosial ekonomi. Perubahan iklim memicu anomali cuaca sehingga mengacaukan kalender musim nelayan. Banyak nelayan yang merasakan dampaknya terutama menurunnya hasil tangkapan serta keselamatan mereka saat melaut.
“Ini yang dialami oleh nelayan tradisional di Masalembu, Sumenep dan Bawean, Gresik,” sebutnya memberi contoh.
Persoalan lain yang tengah dihadapi oleh nelayan tradisional ialah maraknya kapal-kapal besar yang beroperasi menggunakan cantrang kala melaut, memasuki zona nelayan tradisional sehingga memicu konflik.
Pertarungan ini, kata dia, diakibatkan oleh dampak cantrang yang menghancurkan biodiversitas laut, seperi terumbu karang yang merupakan rumah bagi beberapa spesies terutama ikan karang, seperti kerapu.
Keberadaan tambang di wilayah pesisir dan laut akan mengancam biodiversitas, berpotensi menghancurkan terumbu karang dan hilangnya ikan-ikan karang dan spesies lainnya.
“Kondisi ini paling tidak akan mendorong kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional,” ujarnya.
Dampaknya, memicu cultural shift atau pergeseran kultural, dari memiliki kelekatan dengan alam lalu perlahan meluntur hingga teralienasi, yang menjadi salah satu faktor cepatnnya kerusakan lingkungan.
“Nelayan kehilangan mata pencaharian, beralih profesi ke sektor lain, sebuah pertanda kerusakan ekologis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tandasnya.
Untuk itu, Walhi Jatim bersama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mendorong perubahan atas regulasi dan kebijakan serta komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan tersebut.
Setidaknya ada lima rekomendasi Walhi Jatim sebagai upaya menyelamatkan dari berbagai ancaman tersebut:
1. Mereview ulang RZWP-3K dengan mendorong penghapusan wilayah pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Mendorong regulasi perlindungan dan perawatan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui kebijakan berbasis mitigasi dan preventif perubahan iklim, serta yang mengatur tata kelola wilayah agar tidak terjadi alih fungsi kawasan.
3. Mendorong regulasi perlindungan biodiversitas pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Mendorong di setiap wilayah memiliki Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang menetapkan kawasan karst, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan lindung.
5. Mendorong dan meminta pengakuan atas zona nelayan tradisional yang melindungi kawasan pulau-pulau kecil dari eksploitasi kapal cantrang atau usaha ekonomi yang berpotensi menghancurkan biodiversitas.(*)
Tonton Juga : Warga Sumenep Bongkar Pagar Tambak Udang Desa Badur, Batuputih, Sumenep
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
