PortalMadura.Com, Bangkalan – Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kompak menolak menandatangani pengesahan APBD tahun anggaran 2017.
Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, menilai, bahwa tim anggaran (Timgar)– Pemkab– tidak mematuhi evaluasi Gubernur Jatim, sehingga anggaran itu belum bisa disetujui.
“Banyak budgeting yang tidak sesuai dengan hasil rapat. Yang disampaikan oleh eksekutif masih belum sama dengan yang kita bahas,” katanya, Rabu (8/2/2017).
Dikatakan, dalam rapat hasil evaluasi gubernur, ada banyak floating anggaran yang belum dirubah. Misalnya, evaluasi sebelumnya, gubernur meminta anggaran honorarium bendahara dipotong hingga 50 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp21 miliar, menjadi Rp10,5 miliar.
Faktanya, hingga saat ini, Timgar tidak melaksanakan evaluasi tersebut. “Jadi, kita masih menunggu perbaikan dari pihak eksekutif,” dalihnya.
Sementara, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Tim Anggar Eksekutif Bangkalan, Syamsul Arifin, mengatakan, bahwa penetapan honorarium bendahara, sudah sesuai kesepakan rapat evaluasi, meski pemangkasannya tidak sampai 50 persen.
“Itu sebetulnya bukan disepakati, Timgar waktu membahas dengan Banggar cuma menjawab pertanyaan. Jadi, semua keputusan itu ada di Timgar,” katanya.
Sayangnya, ia tidak menjelaskan persentase honorarium yang sudah dipangkas oleh Timgar tersebut. “Itu tetap ada pengurangan, tapi tidak 50 persen. Itu sudah ada rincianya,” dalihnya.(Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
