PortalMadura.Com, Sampang – Ketua Komisi II DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur Moh. Nasir menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tutup mata terkait PKL liar yang mulai mangkal disepanjang jalan provinsi.
Selain dinilai mengganggu arus lalu lintas, PKL liar itu juga memangkas penghasilah para PKL yang menempati lokasi yang disediakan pemerintah daerah di area GOR Wijaya.
“Sebetulnya pemerintah harus jeli dengan keadaan itu. Sudah jelas melanggar Perda, malah dibiarkan. Satpol PP jangan nunggu instruksi,” tegas Naisr, politisi partai Gerindra. Rabu (10/12/2014).
Menurutnya, pemerintah seakan-akan plin-plan dalam menjalankan perda terkait PKL liar disepanjang jalan. Padahal dilakukan relokasi bagi PKL disekitar Pasar Srimangunan ke GOR Wijaya untuk penertiban jalan agar tidak semrawut.
“Tujuannya agar tidak semrawut, tapi kok sekarang kembali lagi tidak ada penertiban,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya berjanji segera memanggil Satpol PP selaku penegak perda dan Dinas Koperasi yang menaungi para PKL binaan.
“Kami akan memanggil Satpol PP dan dinas terkait, agar PKL yang mangkal disepanjang jalan ditertibkan kembali,” janjinya.
Sementara, Kepala Satpol PP Sampang, Hamdani mengatakan, saat ini tengah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, sebelum melakukan penertiban para PKL liar.
“Iya mas, saat ini kami tengah melakukan koordinasi untuk melakukan penertiban,” ujarnya.
Dari 24 PKL binaan yang difasilitasi oleh pemkab, sudah 12 PKL yang rela meninggalkan kios paguyuban PKL yang sudah disediakan oleh pemerintah sejak awal Februari 2014 lalu.
Beberapa pedagang mengaku selain tempatnya dinilai kurang strategis, juga banyaknya PKL liar yang menjamur disepanjang jalan provensi.
“Sepi, tidak seramai waktu di area Pasar Srimangunan, karena diluar banyak PKL yang statusnya liar” terang Koordinator PKL binaan Supranoto di Sampang.(lora/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
