oleh

Program BPUM di Sampang Diduga Salah Sasaran

PortalMadura.Com, Sampang – Pelayanan bagi calon penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diduga tidak tepat sasaran.

“Setelah kami lakukan Verifikasi Faktual (Verfak) ternyata ada dua istri dari oknum pejabat PNS. Dan kami temukan penerima PKH menjadi calon penerima bantuan ini,” kata Abdul Aziz, aktivis Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (APKP) Kabupaten Sampang, Selasa (8/9/2020).

BPUM merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pendaftaran bagi pelaku usaha melalui proses verfak melalui Diskumnaker Sampang.

Abdul Aziz meminta agar Diskumnaker memberikan pelayanan profesional tanpa tebang pilih.

“Semua tentu paham aturannya, selain lima kriteria layak menerima program BPUM. Sementara, pendaftar yang lebih layak menerima bantuan banyak yang tidak lolos,” sebutnya.

“Integritas Diskumnaker akan dipertaruhkan, siapa yang lebih diprioritaskan, secara persyaratan memang semua memenuhi,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Diskumnaker Sampang, Tri Jayadi mengaku tidak mengetahui dugaan calon penerima BPUM yang mengarah terhadap istri pejabat setempat.

“Terus terang, kami belum tahu sejauh itu. Kami akan kroscek, jika benar akan kami rapatkan dengan pimpinan di sini,” ungkapnya.

Kuota dan pemohon, kata dia, prioritas pada program BPUM berlaku terhadap pelaku usaha yang layak menerima bantuan, bukan untuk istri pejabat ataupun istri PNS.

“Seharusnya tidak boleh begitu, jika memang masih banyak yang lebih layak menerima bantuan yang diperuntukkan bagi palaku usaha mikro,” pungkasnya.(*)

Penulis : Rafi
Editor : Raudatul Fitrah
Tirto.ID
Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

portalmadura.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE