PortalMadura.Com, Sumenep – Mahasiswa yang mengatasnamakan “Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS)” menggelar aksi ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Kamis (25/3/2021).
Mereka memprotes kinerja Dinsos yang dinilai tidak profesional dan program yang diluncurkan kepada warga Sumenep tidak tepat sasaran, sarat dugaan pemotongan dan kongkalikong.
Peserta aksi GPMS yang dikawal ketat aparat kepolisian itu, long march dari samping Kantor Pemkab Sumenep, Jl. dr. Cipto menuju Kantor Dinsos sambil membawa berbagai macam poster bertuliskan kritikan pedas.
Salah satunya bertuliskan “Rakyat menjerit Dinsos Tutup Telinga” dan “Evaluasi kinerja Dinsos, BPNT Minim Pengawasan, jangan selalu dibodohi”.
Korlap aksi GPMS, Faizal Akbar dalam orasinya menyebutkan, kerja Dinsos Sumenep tidak becus. Bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) banyak tidak tepat sasaran.
Bahkan, dugaan pemotongan terjadi atas kerja sama dengan pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Itu kongkalikong dan sangat merugikan warga Sumenep,” katanya.
Dugaan pemotongan pada program BPNT terjadi di sejumlah kecamatan dengan nilai bervariasi. Bahkan, kata dia, ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan sama sekali.
“Salah satunya ditemukan adanya dugaan pemotongan BPNT di wilayah Pasongsongan dan Kecamatan Dasuk,” sebutnya.
Nilai dugaan pemotongan itu, ada yang Rp.30 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Tinggal kalikan saja Rp 30 ribu dikalikan dengan jumlah penerima di masing-masing desa,” ujarnya.
“Jangan-jangan ada main yang terstruktur, antara Dinsos dan TKSK pada proses penyaluran BPNT,” tudingnya dengan nada kecewa.
Puas berorasi, akhirnya pihak Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Moh. Ikhsan menemui pengunjuk rasa. Ia menyampaikan, aksi mahasiswa adalah sebagai koreksi.
“Tetap saya tindak lanjuti. Dan saya minta data resminya. Bahkan, setiap hari kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna,” dalihnya.
Jika ada temuan real di lapangan, pihaknya meminta agar dilaporkan kepada dinas maupun pihak berwajib. “Jika itu ASN dan TKSK yang bermain, akan disanksi pencabutan,” katanya.
Sanksi tegas, kata dia, sudah pernah dilakukan pada tahun 2020. Yakni pencabutan SK TKSK Bluto dan wilayah kepulauan.
Usai mendapat penjelasan, peserta aksi membubarkan diri dengan damai.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
