PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
Saat ini dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah tuntas dilakukan pembahasan. Posisi terakhir dalam proses fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
“Tinggal fasilitasi ke gubernur,” terang Ketua Pansus Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Nurussalam, Selasa (7/5/2024).
Pria yang juga duduk di Komisi IV DPRD Sumenep mengharapkan hasil dari peraturan daerah tersebut adalah lahirnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Kabupaten Sumenep.
“Salah satu harapan kita, munculnya SDM berkualitas sejak wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 (sembilan) tahun,” ujar politisi Gerindra ini.
Selain wajar dikdas 9 tahun, tenaga pendidik yang disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus betul-betul menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Misalnya, ketika melakukan mutasi, bagaimana cara menempatkan tenaga pendidik di tempat yang tepat. Bukan orang yang tidak memiliki semangat (bukan tempatnya),” katanya.
Penempatan tenaga pendidik untuk lingkungan lembaga negeri tentunya ada pada kabid ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Sumenep. “Jadi, kuncinya (peran penting) juga ada pada kabid ketenagakerjaan,” terangnya.
Pansus DPRD Sumenep dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, tidak mengenal siang dan malam.
“Pembahasan dilakukan secara maraton selama sepekan agar cepat tuntas,” ucapnya.
Pihaknya menekankan bahwa mandat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perda tersebut nantinya tersingkronisasi dengan lembaga swasta maupun penyelenggara pendidikan di lingkungan Kemenag Sumenep.
“Kita selalu berharap, antara Dinas Pendidikan dengan Kemenag tersingkronisasi, termasuk program. Kemudian terintegrasi kedua lembaga itu berjalan baik,” tandasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
