oleh

Reses, Djoni : “Sembilan poin keluhan masyarakat yang mendesak ditindak lanjuti eksekutif”

PortalMadura.Com, Sumenep – Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sumenep, R. Ach. Djoni Tunaidy mengemukakan, hasil serap aspirasi pada reses ke 2 tahun 2015 banyak hal yang sifatnya emergensi untuk segera ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif, baik menyangkut pelayanan, infrastruktur, dan pendidikan maupun yang berkaitan dengan kesejehteraan masyarakat.

“Setidaknya ada sembilan poin keluhan masyarakat yang mendesak untuk ditindak lanjuti oleh eksekutif,” tegas Djoni sapaan akrab Ach. Djoni Tunaidy, Kamis (9/4/2015).

Menurut Politisi Demokrat ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat tidak berdaya. “Kami pun diminta oleh masyarakat untuk melakukan protes meski via surat ke pemerintah pusat,” katanya.

Sedangkan yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah, yakni pelayanan rumah sakit. Masyarakat menginginkan ada peningkatan pelayanan, baik dari pengelompokan jenis penyakit saat menjalani rawat inap maupun peningkatan keamanan diinternal rumah sakit.

Keluhan lainnya, pengajuan rehap rumah warga miskin yang seringkali tidak sesuai dengan yang diusulkan desa, sehingga tidak jarang kasus salah sasaran atau tidak tepat sasaran terjadi. Contohnya, di Desa Kasengan banyak rumah warga tidak layak huni, tetapi tidak ada bantuan ke masyarakat di sana.

“Ini bukan hal sepeleh, tapi akan menimbulkan ketidak nyamanan dan kecemburuan sosial ditengah kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat juga dirugikan dengan penarikan pajak penerangan jalan, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Sampai saat ini, para pelanggan PLN tetap dipungut pajak penerangan jalan, padahal mereka tidak menikmati fasilitas lampu jalan.

“Pemerintah daerah juga harus pekah dengan masalah ini. Masyarakat merasa dirugikan dengan penarikan pajak, tapi tidak menikmati fasilitas penerangan jalan,” tandasnya.

Fakta lain di pedesaan, banyak lembaga pendidikan atau sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas, semisal mebeler. Sudah banyak yang rusak dan tidak layak digunakan, tetapi belum ada respon dari instansi terkait.

Bahkan, pemerintah daerah juga belum mengalokasikan anggaran untuk rehap gedung sekolah diniyah. Padahal, sekolah diniyah merupakan sekolah yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dalam usaha meringankan beban pemerintah dan pembentukan moral bangsa.

“Tapi, kenapa pemerintah daerah tidak pernah peduli dengan gedung sekolah diniyah,” katanya penuh tanda tanya.

Untuk infrastruktur, katanya, banyak ditemukan dan disampaikan oleh masyarakat, bahwa jalan poros desa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat rusak parak, semisal jalan raya di Kecamatan Talango kepulauan Poteran.

Kebutuhan air bersih juga menjadi keluhan sebagian masyarakat, semisal di Dusun Gunung Malang, Desa Poteran. “Masyarakat harus membeli dengan nilai per tangki 4.000 liter seharga Rp100 ribu,” ujarnya.

Hal lain menyangkut sistem pemerintahan. Semisal, hasil kegiatan Musrenbang desa hanya dijadikan acara seremonial. Namun, tidak ada realisasinya.

“Faktanya, tidak ada hasil Musrenbang desa itu yang direalisasikan. Lebih baik dihapus saja. Anggarannya dialihkan pada kegiatan lain yang bersentuhan langsung pada masyarakat,” tukasnya.(Roni/har)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.