oleh

Rukminto, “Jika benar KPU tidak profesional kami akan membatalkan anggaran”

PortalMadura.Com, Sumenep – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rukminto dengan tegas akan membatalkan anggaran KPU bila kinerjanya tidak profesional.

“Jika benar KPU tidak profesional kami akan membatalkan anggaran,” tandas politisi Golkar ini, Jumat (15/5/2015).

Pernyataan tersebut menyikapi banyaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat pada lembaga dewan soal rekrutmen PPK.

Masalah yang muncul, diakui memang tanggungjawab KPU. Posisi lembaga dewan yang ikut menganggarkan mempunyai kewenangan untuk menghentikan anggaran.

“Memang KPU bukan konterpat kami, tapi dewan ikut menganggarkan,” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menegaskan, ketika benar ada yang salah dari proses identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPU berarti komisioner lalai.

“Ini bukan salah pada Tuhan, tapi salah pada aturan positif,” tandasnya.

Menurut dia, bila benar indikasi ada yang berdomisili di luar Kabupaten Sumenep, materi wawancara tidak berhubungan dengen kepemiluan atau indikasi yang mencederai demokrasi, maka harus ada tindak lanjut.

“Kalau sudah seperti ini, apakah mereka kokoh untuk mengawal dan menjaga demokrasi di Sumenep,” kata Darul dengan nada tinggi.

Sementara, Ketua KPU Sumenep, Warist menerangkan, KPU dalam menjalankan tugas sudah sesuai dan merujuk pada peraturan dan undang-undang kepemiluan.

Diakui, semua materi wawancara atau tes tulis, tentu berkaitan dengan kepemiluan. Setiap orang yang dinyatakan lulus telah melalui proses verifikasi.

Bahkan KPU telah melakukan penelusuran kepada tokoh masyarakat setempat tentang integritas para calon anggota PPK.

“Ini bukan hanya satu dua orang yang kami mintai masukan. Kalau soal integritas ditanyakan langsung pada yang bersangkutan, tentu tidak mungkin jujur. Kami sudah melakukan komunikasi dengan para tokoh setempat untuk mengetahui integritas mereka,” kilahnya.

Soal kesan terburu-buru, pihaknya mengaku dikejar dengan waktu agar segera membentuk PPK. “Kami dibatasi waktu, PPK itu harus sudah terbentuk paling akhir tanggal 18 Mei. Tapi, proses yang kami lakukan tetap memenuhi prosedur,” katanya.

Pria asal Gapura ini mengaku harus lembur siang dan malam untuk menyelesaikan proses rekrutmen anggota PPK.

“Bisa saja ada yang menilai KPU tidak kerja, padahal kami lembur agar PPK cepat terbentuk,” pungkasnya.(Hartono)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.