Sambangi DPRD Sampang, Aktivis Sebut Banyak Galian C Ilegal

Avatar of PortalMadura.com
Sambangi DPRD Sampang, Aktivis Sebut Banyak Galian C Ilegal
salah satu aktivitas galian C di wilayah Sampang (Foto. Rafi @portalmadura.com)
    Bagikan:

PortalMadura.Com, Sampang – Aktivis Sampang, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (16/7/2020). Mereka memprotes aktivitas tambang galian C ilegal.

Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang, Sidik menyampaikan, pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap aktivitas penambangan galian C ilegal. “Tambang ilegal harus segera ditutup,” katanya.

Mereka juga menawarkan opsi pada pemerintah daerah agar jemput bola untuk memfasilitasi pengusaha dalam memproses izinnya.

Menurutnya, pemerintah daerah butuh investor, namun harus memberikan manfaat terhadap lingkungan.

Wakil Ketua I DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana menyebutkan, ada 24 galian C yang sedang beraktivitas. Di antaranya, 21 ilegal dan 3 sudah berizin.

Penutupan tambang ilegal dapat dilakukan sebagai langkah terakhir, karena berdampak pada mata pencaharian warga.

Baca Juga:  Swadaya, Warga Banjar Talela Bangun Jalan Baru

Maka, pihaknya akan bergerak bersama untuk turun melihat ke lokasi tambang guna melihat dari dekat persoalan penambangan liar tersebut.

“Kami juga akan sampaikan kepada pemerintah daerah agar mendorong para pengusaha untuk memproses izin tambang galian C,” katanya.

Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang, Moh. Zainullah mengakui, jika ada 24 lokasi tambang galian C yang beroperasi.

“Dari 24 lokasi tambang galian C, 8 sedang memproses izin atau tinggal kewajiban deposito terkait jaminan reklamasi, dan 3 sudah berizin lengkap,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa tahapan bagi yang akan mengurus izin tambang galian C, yakni Izin Tata Ruang (ITR), Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP), izin lingkungan, WIUP Provinsi dan izin operasi atau produksi.

Baca Juga:  HANI, Bupati Sumenep Minta BNNK Gencar Sosialisasi Bahaya Narkoba

“Kami sudah memberikan imbauan kepada pelaku usaha supaya memproses perizinannya. Jika tidak izin dan tetap beroperasi, maka dapat dikenakan sanksi pidana,” pungkasnya.(*)

Tonton Juga : 76 Tersangka Narkoba Diringkus Polres Sumenep

https://www.youtube.com/watch?v=gSYmdQIm-GQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.