Satu Fraksi Getol Kritik Wisata Sumenep

Avatar
Satu Fraksi Getol Kritik Wisata Sumenep
Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 (@portalmadura.com)

PortalMadura.Com, Sumenep – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Sumenep, Madura, getol mengkritisi soal pariwisata Sumenep.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Jumat (10/6/2022).

Agendanya, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi (7 fraksi) terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Pada rapat paripurna tersebut, hadir langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi dengan pimpinan rapat Faisal Mukhlis (unsur pimpinan DPRD Sumenep).

Pada penyampaian pandangan umum FPPP oleh juru bicaranya, Syaiful Bari mengatakan, seiring dengan meningkatnya daya tarik objek wisata Sumenep, namun hingga saat ini belum bisa menjadikan Sumenep sebagai kota wisata.

“Menurut pandangan kami diakibatkan oleh sarana dan prasarana yang belum memadai,” tegas Syaiful Bari.

Oleh karena itu, FPPP menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini harus hadir memberikan support, baik secara material maupun regulasi.

“Hal itu agar para palaku wisata di Sumenep bisa berinovasi dan berkreasi sesuai dengan tujuan visit Sumenep,” tandasnya.

Secara umum, FPPP akan terus mensupport penuh atas program kerja pemerintah daerah dalam hal membangun Sumenep lebih maju dan mandiri.

Namun disisi lain, perlu FPPP mertanyakan barometer capaian kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga asas transparansi antara eksekutif dan legislatif tercapai.

“Dimana pada nota yang disampaikan oleh bupati banyak capaian kinerja yang meningkat, tetapi fakta dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan,” ujarnya.

Yang menjadi catatan FPPP, di antaranya, kualitas infrastruktur jalan baik di darat maupun di kepulauan, galian C, tambak udang, dan tataletak RT RW perlu evaluasi.

Sisi lain, FPPP juga mengapresiasi pada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berturut-turut selama 5 kali.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.