PortalMadura.Com, Sumenep – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh Anwar. Dalam sidaknya, orang nomor satu di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini menemukan Tim Sistem Informasi dan Administrasi Pelayanan Kesehatan Terpadu (Tim Siap Sehat) hanya dijaga satu orang.
“Setelah saya tiba disini (Rumah Sakit, red), ternyata hanya ada satu orang penjaga di Tim Siap Sehat, padahal seharusnya ada perwakilan dari beberapa instansi terkait yakni Dinkes, Dinsos, Dispendukcapil dan BPJS,” ungkap Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Jumat (7/7/2017).
Menurutnya, akibat kurangnya petugas di Tim Siap Sehat tersebut banyak yang antri untuk mengurus persyaratan administrasi bagi pasien rumah sakit daerah yang menggunakan layanan program SPM dan BPJS.
“Ini kan sudah tidak sesuai dengan komitmen bersama. Sesuai keputusan bersama, akan ada perwakilan dari instansi tersebut di sini agar keluarga pasien yang menggunakan layanan kesehatan melalui program pemerintah itu terlayani dengan cepat,” ucapnya.
Ia meminta Tim Siap Sehat tersebut tidak kosong dari petugas. Sebab, keberadaan Tim Siap Sehat itu untuk membantu kelancaran proses administrasi pasien yang akan berobat di rumah sakit daerah.
“Ini peringatan pertama, dan tidak akan ada peringatan kedua. Jadi bagaimanapun caranya tempat ini jangan sampai kosong. Kalau sampai terjadi seperti ini lagi, lihat saja sanksi yang akan diterimanya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Daerah Moh Anwar Sumenep, Fitril Akbar mengaku telah sering mengingatkan karena beberapa waktu terakhir ini banyak petugas yang tidak ada. Padahal sesuai komitmen awal, Tim Siap Sehat ini untuk mempermudah koordinasi antar sektor dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Sebenarnya rumah sakit ini hanya sebagai tempat saja, tapi selama ini kami telah mengingatkan kepada petugas yang terkesan melempem itu, tapi rupanya kurang diperhatikan,” jelas Fitril.
Kendati demikian, lanjutnya, tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun berpengaruh pada pembayaran perawatan medis.
“Yang seharusnya pasien tidak membayar, tapi dengan lambatnya administrasi akhirnya pasien harus membayar karena dianggap sebagai pasien umum,” imbuh Fitril. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
