PortalMadura.Com, Bangkalan – Komisi D DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat dengar pendapat bersama semua Kepala Puskesmas (Kapus) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Rabu (5/2/2020).
Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Bangkalan dan fokus terhadap data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Bangkalan.
Dipimpin Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan dan dihadiri semua anggota komisi, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo dan semua kepala Puskesmas se-Kabupaten Bangkalan.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan, tujuan dari rapat dengar pendapat ini untuk menyamakan persepsi terkait data penerima PBID yang sampai saat ini masih menuai polemik.
“Dinas terkait sudah memiliki tim yakni bidan di semua desa untuk melakukan survei soal data PBID yang mencapai 143 ribu lebih (jumlah total). Ini yang menjadi tanggung jawab daerah dan harus ada kesepahaman,” katanya.
Dikatakan, validasi data yang akan dilakukan diharapkan dapat memastikan dari 143 ribu PBID itu bukan data fiktif (bodong), tapi benar-benar miskin dan tidak meninggal dunia.
“Harus dipastikan orangnya ada. Orangnya tetap berdomisili dan miskin. Jika bukan orang miskin sebagai PBID kan kasian pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah membiayai orang yang sudah meninggal dunia,” katanya.
Pihaknya meminta agar dalam waktu dekat data PBID sudah tervalidasi dengan baik oleh semua bidan desa maupun kelurahan.
“Semoga segera dilakukan. Sebab, per satu bulan ada perubahan. Nanti kan tinggal mencari orang yang miskin sesuai dengan data yang sudah ada,” jelasnya.
Sementara, Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo menjelaskan, data PBID yang mencapai 143 ribu lebih itu akan dilakukan verifikasi dan validasi.
“Apakah orang itu miskin atau sudah pindah. Data itu nanti bisa berkurang. Dan Saya yakin data yang ada saat ini ada juga yang sudah kaya,” katanya.(*)
Baca Juga :
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
