PortalMadura.Com, Pamekasan – Pembentukan unit pelayanan terpadu penanggulan kemiskinan (UPTPK) usulan Komisi I DPRD Pamekasan, Madura Jawa Timur, sampai saat ini belum jelas. Sebab, antara Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) ada kesimpang siuran informasi.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat UPTPK tersebut kepada pihak eksekutif melalui Sekda Pamekasan, Alwi Beiq. Ia pun mengaku sudah membicarakan perihal isi surat tersebut.
“Tentu saya sangat mendukung terkait hal itu, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Selasa (17/2/2015).
Sayangnya, Sekda Pamekasan, Alwi Beiq menuturkan, dirinya tidak pernah membicarakan masalah itu dengan Ketua DPRD. Lantas ia berdalih, kemungkinan langsung dibicarakan dengan SKPD yang membidangi masalah tersebut.
“Mungkin dengan SKPD-nya, kalau dengan saya belum ada pembicaraan. Apalagi, jika dikomunikasikan langsung dengan SKPD terkait masalahnya lebih kelar. Atau sekarang masih di Bagian Hukum,” kilahnya. (Marzukiy/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
