PortalMadura.Com, Sumenep – Bencana banjir yang melanda Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur beberapa waktu lalu, salah satunya diperlukan solusi pembangunan yang berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Ir. H. Muhammad Syahrial, Jumat (8/12/2017).
Menurutnya, pembangunan yang benar adalah jika developer memikirkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis secara bersamaan. “Ketika aspek ekologis ditinggalkan, pembangunan akan membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar,” katanya.
Seharusnya, sambungnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Yakni, proporsi wilayah hijau paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan Sumenep tidak memiliki wilayah hijau sebanyak itu.
“Masyarakat lebih suka membangun rumah di wilayah perkotaan. Ini tentu mengurangi wilayah hijau, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana menangani aliran air hujan nanti,” ujarnya.
Dikatakan, setiap 7 meter harus ada sumur serapan air, sehingga kadar air hujan yang turun tidak meluap yang mengakibatkan banjir.
“Penebangan pohon saat pelebaran jalan juga harus diimbangi dengan penanaman pohon kembali. Lebih baik lagi jika pohon tersebut diangkat dan dipindah, bukan ditebang,” tandasnya.
Syahrial menilai, masyarakat Sumenep salah mengartikan istilah rumah minimalis. Berkiblat pada ‘barat', rumah minimalis diartikan sebagai rumah yang memiliki sedikit ventilasi udara.
Padahal istilah minimalis disesuaikan dengan kondisi daerah seseorang. Jika di Indonesia yang beriklim tropis, maka rumah minimalis adalah rumah yang memiliki banyak ventilasi udara.
“Rumah dengan sedikit ventilasi memang cocok dengan cuaca barat yang dingin, tapi tidak dengan Indonesia yang beriklim tropis. Karena sedikit ventilasi, mereka menggunakan banyak AC,” terangnya.
Syahrial juga menghimbau, agar pihak terkait untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup, “Alam ini bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita,” pungkasnya.(vivin/nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
