PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai melakukan sosialisasi Pilkades Serentak 2021.
Sosialisasi mulai dilakukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan Forkopimda, Forkopimka dan unsur lain (23/3/2021). Hari ini, Rabu (24/3/2021) sosialisasi bagi desa yang akan menggelar Pilkades Serentak 2021.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021 akan berlangsung di 86 desa, baik daratan maupun kepulauan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, M. Ramli menjelaskan, tahapan terdekat yang bisa dilakukan di tingkat desa yakni pembentukan panitia Pilkades Serentak 2021.
“Jadi, pekan depan ini sudah bisa membentuk panitia Pilkades melalui forum musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” terangnya.
Ada tiga unsur dalam kepanitian pilkades, kata dia, yakni lembaga kemasyarakatan desa, unsur perangkat desa, dan unsur tokoh masyarakat. Misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita untuk memenuhi kuota perempuan.
Pada pekan ini, kata dia, sosialisasi pilkades terus akan dilakukan semaksimal mungkin. Dan setelah pekan depan atau pasca BPD membentuk panitia, pembukaan pendaftaran sudah bisa dilakukan oleh panitia pilkades tingkat desa.
“Pekan ketiga dari sekarang, pembukaan pendaftaran sudah bisa dilakukan oleh panitia pilkades,” ungkapnya.
Sedangkan pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 dijadwalkan digelar pertengahan Juli tahun 2021. “Ketetapan tanggal akan dituangkan dalam keputusan bupati,” tandasnya.
Hindari Konflik Pilkades
Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah meminta masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik pada pelaksanaan Pilkades Serentak 2021.
“Pesta demokrasi ini sangat penting untuk pembangunan Sumenep ke depan. Maka hindari konflik soal pilkades,” katanya, usai menghadiri sosialisasi Pilkades Serentak 2021.
Ia mengungkapkan, panitia pilkades perlu melakukan sosialisasi perubahan pemahaman bagi masyarakat, bahwa jangan sampai melakukan hal yang dapat memicu konflik Pilkades.
“Panitia bisa melibatkan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dari 86 desa yang akan melaksanakan Pilkades 2021 berharap tidak ada masalah yang urgen hingga menimbulkan perpecahan atau berkaitan dengan hukum.
“Kenyamanan dan keamanan warga adalah modal untuk membangun Sumenep lebih baik ke depannya,” katanya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
