oleh

Sosialisasi Pembangunan Tambak Udang, KEN Tuding Pemkab ‘Main Mata’

PortalMadura.Com, Sumenep – Masyarakat pesisir pantai utara yang tergabung dalam Komunitas Eman Na’ Poto Indonesia (KEN) menuding Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ‘main mata’ dengan pengusaha tambak udang.

“Kenapa hari ini masih ada sosialisasi pembangunan tambak udang. Padahal, bupati sudah sepakat untuk menghentikan aktivitas pembangunan tambak udang yang sudah jelas ditolak oleh warga setempat. Berarti ada dugaan ‘main mata’,” tegas Ketua Komunitas Eman Na’ Poto Indonesia (KEN), Masmuni Mahatma, pada PortalMadura.Com, via telepon, Rabu (30/3/2016).

Pagi ini, sedang berlangsung ‘Sosialisasi dan musyawarah pembangunan tambak udang oleh CV Somber Anyar di Dusun Sumber Kopi, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep’. Dalam acara itu, juga dihadiri Forpimka Batang-Batang.

KEN menolak keras atas pembangunan tambak udang di wilayah Desa Legung sampai Desa Dapenda dekat Pantai Wisata Lombang. Pertimbangannya, sudah merusak lingkungan dan tatanan wisata. Bahkan, pohon cemara udang sudah banyak yang dihabisi. (baca : Tolak Pembangunan Tambak Udang)

Masmuni Mahatma mengancam akan melakukan gerakan penolakan lebih besar jika pemerintah daerah tetap mengayomi investor yang tidak memperhatikan kearifan lokal dan merusak lingkungan pesisir pantai utara.

“Jika pemerintah daerah tidak memihak rakyat. Apa boleh buat, kami akan bergerak jauh lebih besar lagi,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dwita Andriani menyayangkan sikap pemerintah daerah dan investor yang masih melakukan aktivitas.

“Rekomendasi komisi sudah jelas, menolak pembangunan tambak udang itu, dan senada dengan yang disampaikan oleh KEN beberapa hari lalu,” kata Ita sapaan akrab Dwita Andriani.

Dalam rekomendasi yang sudah disampaikan pada pemerintah daerah, antara lain, menolak pembangunan tambak udang yang sudah jelas merusak ikon Sumenep, yakni berupa pohon cemara udang.

“Waktu kami kunjungan, memang sudah banyak pohon cemara udang yang di potong. Lahan juga di patok-patok untuk tambak udang,” terangnya.

Politisi PAN ini mengaku telah memasukkan pokok-pokok pikiran penolakan pembangunan tambak udang dan pertimbangan serta solusi terhadap pemerintah daerah.

“Pembangunan tambak udang boleh dilakukan, tapi tidak di dekat lokasi wisata. Artinya, harus berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau di Desa Dapenda itu kan sudah jelas zona pengembangan wisata,” tandasnya.(Hartono)


Komentar