PortalMadura.Com, Bangkalan – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan, Bangkalan adalah kabupaten tertinggi hingga 50 persen untuk anggaran belanja pegawai.
Hal tersebut disampaikan pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021).
Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bangkalan, Mahmudi, Kamis (27/5/2021) membenarkan pernyataan Sri Mulyani.
“Kalau Menteri Keuangan menyatakan boros, memang boros, kalau kita lihat di postur anggaran di APBD Bangkalan untuk belanja pegawainya hampir mencapai 70 persen,” katanya.
Untuk belanja pegawai, kata dia, sangat tinggi, sehingga pihaknya pernah meminta agar dikurangi. Faktanya, justru dinaikkan.
“Sebenarnya yang rugi adalah kami, karena postur keuangan seperti ini berdampak pada pembangunan,” ujarnya.
Dengan adanya respon dari Menteri Keuangan, pihaknya akan melakukan evaluasi anggaran tahun 2021.
“Nanti ada perubahan anggaran, kalau memang perubahan anggaran dibutuhkan secepatnya perubahan anggaran akan dilakukan,” tandasnya.
Pihaknya menyarankan agar pemanfaatan APBD lebih sehat, antara belanja langsung dan belanja modal serta belanja pegawai seharusnya seimbang.
“Jika ingin maju, seharusnya belanja modal lebih besar dari belanja pegawai,” ucapnya.
Jika seperti ini terus menerus, kata dia, maka bisa saja tahun depan, Bangkalan pailit. Kebutuhan pegawai terpenuhi, namun tidak ada pembangunan.
Sementara, Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) meminta agar seluruh jajaran pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap komposisi APBD.
Khususnya pada pos belanja pegawai yang dinilai masih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini, disampaikan Ra Latif usai Pelantikan Pengganti Antar Waktu Kades Durin Timur, Rabu (26/5/2021).
“Masing-masing OPD kita kaji bersama, segera lakukan evaluasi,” tandasnya.
Menurutnya, komposisi APBD Bangkalan sedang tidak sehat, yakni 60 persen untuk belanja dan gaji pegawai.
Sebelumnya, dilansir cnbcindonesia.com, penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum maksimal menopang perekonomian.
Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN banyak habis untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah.
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021), Sri Mulyani mengatakan APBD saat ini masih banyak mengandalkan uang dari pemerintah daerah dalam bentuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sementara sekitar 30% dari anggaran pemerintah pusat saat ini diperuntukkan ke daerah lewat TKDD. “Jadi 30% anggaran kita (pemerintah pusat), efektivitas dan kualitasnya tergantung daerah. Pemanfaatan TKDD sangat penting untuk ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengutarakan kritiknya soal APBD yang banyak habis untuk bayar gaji PNS atau belanja pegawai.
Untuk pemerintah provinsi, lanjut Sri Mulyani, rata-rata anggaran belanja pegawai adalah 27,4% dari APBD. Dia menjelaskan, mayoritas pemprov menghabiskan anggaran belanja pegawai di atas rata-rata tersebut. Sri Mulyani mengatakan Provinsi Bangka Belitung paling besar belanja pegawainya, yaitu 35% dari APBD. Sementara yang terendah adalah Jawa Barat, yaitu 21,4% dari APBD.
“Untuk pemerintah kabupaten 35,5% rata-rata anggarannya untuk bayar gaji. Berarti terendah, yaitu 22%. Kemudian ada 30 pemerintah kabupaten di atas itu. Tertinggi Bangkalan sebesar 50%,” papar Sri Mulyani.
Kemudian untuk pemerintah kota, ujar Sri Mulyani, rata-rata 35,7% APBD habis untuk belanja pegawai. Kota Siantar paling besar, 47,63% APBD hanya untuk belanja pegawai.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan, akuntabilitas penggunaan APBD masih perlu diperbaiki. Karena masih banyaknya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
