PortalMadura.Com – Defisit anggaran bukan selalu mencerminkan pengelolaan keuangan yang buruk, melainkan dapat menjadi langkah investasi strategis untuk pembangunan. Pemkot Cilegon saat ini menghadapi defisit sekitar Rp100 miliar yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan, gedung rumah sakit, kantor pemerintahan, serta dua sekolah baru. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga, strategi seperti optimalisasi pendapatan daerah, penjadwalan ulang pembayaran, dan restrukturisasi belanja sedang diterapkan dan ditargetkan rampung pada Februari 2025.
Pemkot Cilegon, di bawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian sejak 2021, telah mencatat berbagai kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perhatian besar juga diberikan pada kesejahteraan tenaga kerja lokal, termasuk kenaikan honorarium guru honorer, ASN, dan profesi lain yang mendukung pelayanan publik. Namun, kebijakan bantuan sosial dan hibah terhambat akibat defisit anggaran, meskipun hal ini masih dalam koridor aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan penundaan pelaksanaan hibah jika pendapatan tidak mencukupi.
Beberapa peningkatan kesejahteraan yang telah terealisasi mencakup kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN sebesar 5% per tahun, kenaikan honor guru honorer dari Rp450 ribu menjadi Rp675 ribu per bulan, serta insentif tambahan bagi guru di daerah terpencil. Honor RT/RW, tenaga harian lepas, tenaga kerja kontrak, dan berbagai profesi lain juga mengalami peningkatan signifikan, termasuk honor bagi kader dan petugas Linmas yang kini dibayarkan secara bulanan.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemkot Cilegon terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti kenaikan honor guru madrasah serta insentif di daerah terpencil menunjukkan perhatian khusus terhadap pemerataan akses pendidikan dan pengembangan wilayah terpencil. Di tengah defisit anggaran, Pemkot terus mencari solusi agar keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
