PortalMadura.com–Pemerintah Kabupaten Sumenep secara terbuka mengakui tingkat kemiskinan di wilayahnya masih menjadi yang tertinggi se-Jawa Timur. Pengakuan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Syahwan Effendy, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Sumenep, Selasa (27/1/2026).
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan,” ujar Syahwan di hadapan peserta forum yang terdiri dari perwakilan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Meski demikian, Syahwan menegaskan tren penurunan selama lima tahun terakhir belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Ia menilai diperlukan langkah perencanaan yang lebih terarah agar penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga di 128 pulau yang membentuk wilayah administrasi Sumenep.
Forum Konsultasi Publik yang digelar selama sehari penuh ini menjadi wadah strategis menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Syahwan menekankan kualitas perencanaan pembangunan menjadi kunci utama menjawab persoalan mendasar daerah, termasuk kemiskinan yang kompleks dipengaruhi kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur.
“Penyusunan RKPD harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui forum ini, kami berharap seluruh pihak memberikan masukan konstruktif agar perencanaan benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan, Pemkab Sumenep menyiapkan tiga strategi utama dalam RKPD 2027: peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat desa, serta perbaikan layanan dasar seperti kesehatan, sanitasi, dan akses air bersih.
Syahwan mengingatkan tantangan pembangunan di Sumenep semakin kompleks. Keterbatasan anggaran daerah dan kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi logistik menjadi faktor krusial yang harus diperhitungkan matang dalam penyusunan program.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi tahapan awal menentukan arah kebijakan pembangunan Sumenep sekaligus momentum evaluasi komprehensif terhadap upaya penurunan kemiskinan yang telah berjalan selama ini. Hasil masukan dari forum akan menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD final yang ditargetkan rampung pada Maret 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per September 2025 mencatat angka kemiskinan Sumenep berada di kisaran 16,8 persen, tertinggi di antara 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Namun angka ini menurun signifikan dibandingkan 2020 yang mencapai 21,3 persen, menunjukkan upaya penanganan kemiskinan mulai membuahkan hasil meski masih membutuhkan percepatan.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
