PortalMadura.Com, Pamekasan – Tragis nasib tenaga honorer K2 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hingga saat ini, belum ada kejelasan perubahan status. Bahkan, untuk menjadi PNS masih terkendala aturan pemerintah pusat.
“Perubahan status itu masih terbentur dengan regulasi pusat,” tegas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia, Jumat (29/6/2018).
Pemkab Pamekasan sudah memprioritaskan K2 untuk pengusulan CPNS, bahkan pihaknya melalui BKPSDM juga sudah sempat mengusulkan 694 CPNS berdasar Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) ke pemerintah pusat.
Dari total pengajuan 694 tersebut dengan formasi 540 untuk tenaga guru, 94 untuk tenaga kesehatan, dan 60 untuk tenaga teknis. “Untuk semua honorer K2 di Kabupaten Pamekasan masuk di dalamnya, karena memang semua K2 menjadi prioritas kami,” katanya.
Namun pihaknya mengalami kesulitan untuk langsung mengangkat honorer K2 menjadi PNS karena terkendala oleh regulasi pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah pusat diakui sedang membahas usulan Pemkab Pamekasan untuk bisa membuat regulasi baru soal perekrutan CPNS.
“Kalau kepastian mengenai nasib K2. Kita juga sudah usaha. Tunggu saja gimana hasil dari keputusan pemerintah pusat,” dalihnya. (Hasibuddin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
