PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi I, DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menerima surat pengaduan dari kantor pengacara Joko Edi.
Isinya, yang bersangkutan meminta klarifikasi terhadap pemerintah terkait pembangunan pasar hewan di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Sumenep.
Lahan pasar hewan tersebut, dinilai dibangun diatas tanah tanpa surat pembebasan dari pemilik.
“Kuasa hukum berasumsi, tanah yang dibangun pasar ternak tersebut belum sepenuhnya dibebaskan. Makanya minta klarifikasi ke Pemkab,” ungkap Ketua Komisi I, DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, Selasa (9/2/2016).
Ia menilai, surat dari kuasa hukum pemilik lahan tersebut perlu ditindaklanjuti. Untuk itu, pihaknya akan mengundang pihak terkait seperti Dinas Peternakan dan DPPKA, karena didalamnya ada unsur uang pemerintah kabupaten yang digunakan.
“Ada dana APBD yang menurut saya mustahil digunakan diatas tanah yang belum sepenuhnya dibebaskan. Makanya perlu penjelasan dari pihak terkait langsung,” katanya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, jika hal itu benar-benar terjadi, pemerintah kabupaten benar-benar melanggar hak keperdataan warganya.
“Kita sedang menguji kebenaran asumsi yang disodorkan oleh kuasa hukum itu,” ungkapnya.
Surat pengaduan yang diterimanya, juga ada tembusan ke bupati, ketua DPRD, dan Komisi B.
“Insyaallah, pekan depan kami mengundang pihak-pihak terkait itu, karena kami perlu rapat internal dulu,” tukasnya.
Pembangunan pasar hewan di Desa Pakandangan Sangra itu menelan anggaran sekitar Rp2,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014.
Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah telah menganggarkan di APBD sebesar Rp200 juta. Anggaran itu, dipergunakan untuk pembangunan gedung pusat kesehatan hewan (Puskeswan).(arifin/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
