PortalMadura.Com, Bangkalan – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, sebanyak 60 juta jiwa di Indonesia belum memiliki blangko elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP). Hal itu disampaikan saat melakukan serap aspirasi (reses) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (4/5/2017).
Menurutnya, tersendatnya pengadaan blangko tersebut, sebagai buntut dari terjadinya dugaan tindak pidana korupsi proyek tersebut, sehingga sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) sebagai ganti E-KTP.
“Jadi berpengaruh terhadap pengadaan E-KTP, sampai saat ini masih kekurangan sekitar 60 jutaan seluruh Indonesia,” terang dia.
Dia menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar segera menerbitkan blangko yang selama ini tersendat.
Penerbitan semua blangko tersebut akan diselesaikan sampai bulan Oktober 2017, sehingga kedepannya sudah tidak menggunakan suket lagi.
“Pak Mendagri sudah menyampaikan kepada kami, bahwa blanko nanti akan dikirim ke kabupaten/ kota pada bulan Oktober,” paparnya.
Saat ini, Provinsi Jawa Timur ada sekitar 1,2 juta jiwa dan di Bangkalan sendiri terdapat 73 ribu jiwa sudah terekam E-KTP. Namun, belum dikeuarkan blankonya.
“Nantilah teman-teman bisa di ceck di Disduk Capil di kota masing masing,” pungkasnya.(Hamid/Har)
