PortalMadura.Com, Sampang – Aliansi masyarakat Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang ditetapkan hingga 2025.
Mereka mendesak pimpinan pemerintah daerah Sampang, mengembalikan hak suara rakyat untuk pilkades yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2021.
Ada 111 desa tidak dapat melaksanakan Pilkades Serentak 2021. Pemerintah daerah mengumumkan beberapa bulan lalu, jika Pilkades serentak ditunda pada tahun 2025.
Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penundaan Pilkades serentak 2025 ditolak massa aliansi masyarakat Sampang.
“Keputusan melalui SK Bupati Sampang, telah mencederai, membunuh demokrasi dan hak suara rakyat untuk Pilkades,” ujar orator aksi, Rolis, Rabu (6/10/2021).
Pihaknya meminta bupati agar menemui massa untuk berdiskusi serta memberikan kembali hak dan keadilan terhadap rakyat Sampang.
“Kami ingin berdebat dengan bupati secara terbuka. Khususnya tentang SK Pilkades Serentak yang ditunda sampai tahun 2025,” tandasnya.
Efendi akan berjuang untuk kepentingan Sampang, menunggu kepastian dan hak-hak yang harus diberikan terhadap rakyat tentang pelaksanaan Pilkades Serentak.
Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi kembali dengan membawa ribuan massa untuk menyampaikan aspirasi rakyat demi mempertahankan hak demokrasi di wilayah Sampang.
“Kami hanya ingin bertemu dengan bupati secara terbuka demi kebaikan bersama termasuk demokrasi. Jika pimpinan pemerintah tidak menemui, tentu akan ada demo lebih besar sampai ribuan massa,” tandasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
