oleh

Tower Nyelonong Tanpa Izin, Dewan Pelototi KPPT

PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta pemerintah daerah memperbaiki pola perizinan yang selama ini amburadul. Sehingga, mengakibatkan banyak perusahaan swasta tidak mengurus izin.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Agus Sukarmadi mencontohkan, dari sekitar 150 tower yang berdiri saat ini, lebih dari 50 persen tidak mengantongi izin dari pemerintah. Tak pelak, pendirian tower milik perusahaan swasta itu tidak dapat menyokong terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sejak dulu sudah mewanti-wanti kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) karena sebagai mitra kami untuk memperbaiki kinerja perihal izin, seperti tower dan lain-lain,” ungkapnya, Rabu (8/7/2015).

Ketua fraksi merah putih itu melanjutkan, kinerja KPPT selama ini kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tak heran, jika perusahaan swasta langsung serobot tanpa mengurus izin terlebih dahulu.

“Untuk memperbaiki sistem ini, perlu kinerja yang maksimal jangan setengah-setengah. Mulai dari sosialisasi hingga pendataan langsung di lapangan. Jika tidak mengikuti aturan, silahkan tindak saja,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, selain pendirian tower, pihaknya juga menemukan banyak bangunan yang ada sekarang tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana yang telah menjadi ketentuan. Ini menandakan jika kinerja pihak terkait amburadul.

“Seharusnya, sebelum mendirikan bangunan terlebih dahulu mengurus IMB. Yang terjadi sekarang tidak, tapi bangun dulu baru ngurus IMB, malah ada yang tidak ngurus sama sekali,” tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif untuk memperbaiki sistem perizinan di Kabupaten Pamekasan. Yakni melakukan pendataan terhadap tower yang sudah terlanjur berdiri tanpa mengantongi izin. Termasuk juga proses izin pendirian lainnya.(Marzukiy/choir)


Komentar