oleh

Tuding Data BPJS Asal-asalan, Dana Rp 10 Miliar Sia-sia

PortalMadura.Com, Pamekasan – Pendataan daftar penerima kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didanai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur dinilai sia-sia. Pasalnya, data yang dipakai saat ini masih menggunakan data lama.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengungkapkan, dana Rp 10 miliar yang digunakan pemerintah untuk mendata warga miskin guna menerima kartu BPJS terbuang sia-sia. Sehingga fakta itu harus menjadi perhatian sejumlah pihak.

“Data BPJS yang dipakai sekarang, yang dibiayai oleh pemerintah sebesar Rp 10 M untuk 40 ribu warga miskin itu saya lihat belum tepat sasaran. Karena masih menggunakan data lama. Sehingga penerima kartu BPJS itu bisa saja sekarang sudah kaya,” ungkapnya, Sabtu (7/2/2015).

Dengan demikian, tambah dia, realisasi bantuan BPJS yang sudah dijalankan sejak bulan Januari 2015 tersebut bermasalah, lantaran data yang ada tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Padahal, jika program itu sudah dijalankan, maka tidak bisa dirubah kembali.

“Kami sudah bertanya kepada pihak BPJS, apakah data yang salah bisa dirubah? Ternyata jawabannya tidak bisa, karena programnya sudah berjalan dan yang berhak mengurangi atau menambah itu adalah pemkab,” tandasnya.

Kata Apik, langkah yang harus diambil oleh pihak eksekutif sekarang adalah mendata ulang terkait jumlah warga miskin yang ada di kota Gerbang Salam ini. Mengingat pendataan sebelumnya terkesan asal-asalan, sehingga realisasinya tidak sesuai fakta di lapangan.

“InsyaAllah pertengahan bulan ini kami akan konsultasi ke tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Jakarta dan ke kementerian sosial. Hal itu agar validasi data warga miskin ini benar-benar valid,” tukas politisi Nasdem ini.

Pemkab Pamekasan telah melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Perjanjian itu dilakukan sebagai wujud komitmen pemkab memberikan jaminan kesehatan bagi 24.466 penduduk miskin dengan cara menjadi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) karena tidak ter-cover anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Marzukiy/htn)


Tirto.ID
Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

portalmadura.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE