PortalMadura.Com, Sumenep – Sedikitnya ada enam tuntutan pada aksi demonstrasi “raport merah” Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Aksi dilakukan sejumlah mahasiswa, Jumat (12/3/2021) di Kantor Bupati Sumenep, Jl. dr. Cipto, dengan mengatasnamakan “Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS)”.
OPD yang disebut-sebut menyandang “Raport merah” yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, Dinkes, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RSUD dr. H. Moh. Anwar, PRKP & Cipta Karya, Dinsos dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Koordinator aksi GPMS, Andi Kholis dalam tuntutannya menyampaikan, Bupati Sumenep wajib melakukan tindakan atau sanksi tegas serta mengevaluasi terhadap OPD yang memiliki raport merah.
Kinerja dari OPD itu, kata dia, tidak tepat sasaran dan tidak profesional sehingga membuat warga Sumenep kecewa. “Kami juga meminta Bupati transparan dalam menerapkan kebijakan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati didesak memperbaiki sistem kerja rumah sakit daerah yang dinilainya bobrok. Banyak kasus yang timbul akibat kinerja rumah sakit tidak profesional.
Pencemaran lingkungan yang diakibatkan tambak udang dan tambak udang ilegal juga menjadi sorotan. Orang nomor satu di Sumenep diminta berani memberikan sanksi tegas bagi pengusaha.
Andi Kholis menawarkan solusi yang dapat dijadikan bahan untuk menyikapi persoalan “raport merah” sembialn OPD, yakni lakukan lelang jabatan secara terbuka, perangkat OPD harus orang yang berprestasi, dan lakukan evaluasi terus-menerus bagi OPD yang tidak produktif.
“Bila tidak ada respon atau tindaklanjut dari tuntutan aksi hari ini, kami akan turun jalan kembali dengan massa lebih besar,” ancamnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan pihak Satpol PP. Peserta aksi ditemui Bupati Sumenep, Achmad Fauzi di depan pintu utama Kantor Bupati.(*)
Jangan ABS, Mahasiswa Sumenep Sebut 9 OPD Miliki Raport Merah
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
