portalmadura.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 resmi mencatatkan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir, baik secara nominal maupun persentase. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 atau naik Rp 407.065 (7,1 persen) dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876.
Pramono menandatangani aturan tersebut melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (20/11/2026). Dalam lima tahun terakhir, besaran kenaikan UMP Jakarta bergerak pada rentang 3,38 persen hingga 7,1 persen.
Perbandingan Kenaikan UMP Jakarta 5 Tahun Terakhir
Lonjakan pada 2027 melampaui kenaikan pada periode-periode sebelumnya. Berikut rincian perbandingan kenaikan UMP DKI Jakarta sejak 2023 hingga 2027:
- UMP 2023: Rp 4.901.798 (naik Rp 259.944 atau 5,6 persen dari UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854).
- UMP 2024: Rp 5.067.381 (naik Rp 165.583 atau 3,38 persen dari UMP 2023 sebesar Rp 4.901.798).
- UMP 2025: Rp 5.396.761 (naik Rp 329.380 atau 6,5 persen dari UMP 2024 sebesar Rp 5.067.381).
- UMP 2026: Rp 5.729.876 (naik sekitar Rp 333.115 atau 6,17 persen dari UMP 2025 sebesar Rp 5.396.761).
- UMP 2027: Rp 6.136.941 (naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876).
Rampung Sehari Lebih Cepat Setelah Pembahasan Tiga Hari
Pramono menjelaskan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta merumuskan angka UMP 2027 melalui pembahasan intensif selama tiga hari. Forum tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan buruh, dan kalangan pengusaha.
“Hari ini saya sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Proses penetapan rampung sehari lebih awal dari batas akhir yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026). Menurut Pramono, kebijakan ini mengupayakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan iklim usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Ketentuan UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.



