PortalMadura.com – Pemerintah memastikan pencairan Gaji ke-13 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pertengahan tahun 2026. Berdasarkan regulasi terbaru, tunjangan tahunan ini dijadwalkan cair pada bulan Juni mendatang, termasuk bagi pegawai yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut merinci mekanisme pemberian hak keuangan bagi aparatur negara guna membantu memenuhi kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Ketentuan Masa Kerja dan Perhitungan Proporsional
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah nasib PPPK baru. Pemerintah menegaskan bahwa pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima Gaji ke-13, namun dengan perhitungan secara proporsional sesuai durasi pengabdian mereka.
Meski demikian, terdapat syarat minimal yang harus dipenuhi. Sesuai aturan, PPPK yang memiliki masa kerja kurang dari satu bulan kalender terhitung sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak akan diberikan Gaji ke-13 pada periode tahun ini.
“PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas,” bunyi kutipan dalam regulasi tersebut.
Komponen Besaran Gaji ke-13
Besaran Gaji ke-13 yang akan diterima PPPK tidak hanya mencakup gaji pokok semata. Terdapat beberapa komponen pendukung yang masuk dalam perhitungan, di antaranya:
- Gaji Pokok
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Kinerja (disesuaikan dengan kebijakan instansi terkait)
Pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran Gaji ke-13 tahun ini bersifat bersih. Artinya, penerima tidak akan dikenakan potongan iuran atau potongan lainnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Mekanisme Pencairan di Daerah
Proses pencairan akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai oleh instansi tempat mereka bertugas. Walaupun jadwal secara nasional ditetapkan pada bulan Juni, waktu pencairan di tiap daerah kemungkinan akan berbeda-beda tergantung pada kesiapan administrasi masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).
Para pegawai diimbau untuk memastikan data rekening tetap aktif dan terus memantau informasi resmi dari instansi masing-masing untuk memastikan kelancaran proses penerimaan dana tersebut.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
