Umumkan Tanah Milik Pribadi, Warga Sampang Ancam Segel SDN Jatra Timur

Penulis: RafiEditor: Desy Wulandari
Umumkan Tanah Milik Pribadi Warga Sampang Ancam Segel SDN Jatra Timur
Warga umumkan lahan sekolah berdiri di atas lahan milik pribadi (Rafi @portalmadura.com)
    Bagikan:

PortalMadura.Com, Sampang – Warga mengklaim lahan SDN Jatra Timur 1, Dusun Dung Gadung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, berdiri di atas lahan pribadi milik Juhariyah.

Warga pun memasang pengumuman kepemilikan tanah tersebut di pintu pagar sekolah. Isi pengumuman “Bangunan SDN Jatra Timur berdiri di atas tanah pribadi Juhariyah no. Petok 778-13-ID, luas 5.740 M persegi. Bukan aset daerah, bukan milik Pemerintah Kab. Sampang”.

Budiyanto yang mengaku penerima kuasa khusus dari ahli waris pemilik lahan menyampaikan, bahwa bangunan SDN Jatra Timur 1, berdiri di atas tanah milik pribadi atas nama Juhariyah.

Menurut dia, pemerintah Sampang telah mengklaim tanah yang digunakan untuk UPTD SDN Jatra Timur 1, seluas 1.710 meter persegi.

Baca Juga:  Kajati Jatim Bangga ‘Rumah Restorative Justice Unija', Ini Syarat Kasus Yang Bisa Ditangani

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa (Kades) Jatra Timur tahun 1993 tentang pelepasan tanah dari pemilik asal dilakukan secara sepihak.

“Tanda tangan surat hanya Kades dan Camat. Sedangkan pemilik tanah Juhariyah tidak menandatangani. Artinya, pemilik tidak pernah menjual tanah kepada pemerintah,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, pihaknya mengaku telah mengahadap Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat, sekitar dua bulan lalu. “Saya sudah konsultasi dengan Wabup terkait permasalahan ini,” ujarnya.

Sebelum gedung SDN disegel paksa, Budi memberi rentang waktu pada pemerintah daerah. “Jika dalam waktu 7x 24 jam tidak ada respon dari pemerintah, maka akan dilakukan penyegelan dan menghentikan kegiatan belajar sekolah,” ancamnya.

Baca Juga:  Sosok Wanita Nariswari Yang Hidup di Batuputih Sumenep

Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan (Korbiddikcam) Banyuates, Sampang Ahmad Dahlan mengaku tidak dapat berbuat banyak atas polemik status tanah tersebut.

“Kami minta pemerintah daerah segera menuntaskan permasalahan ini, agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” tandasnya.(*)

https://youtu.be/3ni806VAlVA


Ikuti Berita Kami Lainya di Google Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.