Hal ini sudah diimplementasikan oleh Pokja Prancak yang sudah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas merespons setiap potensi konflik sosial dan mendampingi para korban yang terdampak.
Begitu pula dengan Pokja Payudan Dundang, mereka fokus dalam mencegah pernikahan dini dan juga memberikan pendampingan hukum bagi pada korban kekerasan dalam rumah tangga.
Merespons hal tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyambut baik para peserta audiensi dan juga program Desa Damai yang sudah berjalan di Sumenep.
Menurutnya, program Desa Damai mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Sumenep, yaitu minimnya program pemberdayaan perempuan.
“Pemberdayaan perempuan saat ini sangat lemah implementasinya di lapangan kaitannya dengan intervensi pemerintah kabupaten di dalamnya. Untuk saat ini, kami membutuhkan kerjasama dan mitra-mitra untuk hal ini,” ungkap Fauzi membuka sesi diskusi dalam audiensi tersebut.
Ia menyebutkan, beberapa masalah yang banyak terjadi di tengah masyarakat, salah satunya yaitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan di antara mereka banyak yang memutuskan untuk menikah dini.
Sementara itu catatan survei menurut sejumlah ahli, pernikahan dini menjadi salah sebab terbanyak dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga.
“Keberadaan Wahid Foundation dengan program Desa Damai menyumbang dalam pencegahan prosentase pencegahan banyaknya anak yang putus sekolah, begitu pula selanjutnya dengan anak yang menikah dini,” katanya.
Baginya, pemberdayaan perempuan saat ini sangatlah urgen. Sebab, populasi gender terbanyak saat ini di Sumenep adalah perempuan. Maka menurutnya, pemberdayaan perempuan sangatlah bisa memberikan sumbangsih dari segi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan.
Program Desa Damai Wahid Foundation yang sudah berjalan sejak tahun 2017 tersebut menyumbang kontribusi terhadap pembangunan, sebab program tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (RAN PE) dan Rencana Aksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).
Selain itu, program Desa Damai juga sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Suistanable Development Goals) yaitu kesetaraan gender dan juga menyesuaikan dengan visi misi RPJMD masing-masing desa.
Selanjutnya, Bupati Kabupaten Sumenep akan mengundang kembali Wahid Foundation dan Pokja dari 3 desa setelah adanya data terbaru terkait permasalahan perempuan yang saat ini relevan terjadi di Sumenep untuk selanjutnya dibangun rencana kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sumenep.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
