PortalMadura.Com, Sampang – Satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, walk out dari forum rapat paripurna.
Agenda pada rapat paripurna DPRD itu, tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2020 dan pendapat akhir Bupati Sampang.
Legislator yang keluar dari forum rapat paripurna DPRD adalah anggota Komisi IV, Iqbal Fathoni. Dia merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Seusai ketuk palu rapat paripurna berakhir, Bung Fafan (sapaan akrab) mengajukan instruksi kepada pimpinan sidang dan menyampaikan masukan tentang pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Basis Data Terpadu (BDT) yang diduga tidak valid.
Begitu selesai menyampaikan pendapat, Bung Fafan meminta izin keluar dari forum saat Bupati dan Pimpinan DPRD turun dari meja paripurna untuk penandatanganan dokumen pengesahan Raperda perubahan APBD 2020 yang resmi disetujui bersama.
“Menjadi biang keladi kebobrokan di Sampang. Ketika data tidak valid, otomatis bantuan dari pusat dan daerah tidak akan valid, sehingga angka kemiskinan tidak akan pernah turun,” jelasnya, Selasa (15/9/2020).
Pihaknya mengaku, telah mewanti-wanti mulai dari tingkat komisi supaya dapat mengubah nilai bantuan atau bayaran terhadap petugas yang melakukan pendataan masyarakat.
“Hanya Rp 85 ribu yang diberikan kepada petugas dalam satu bulan. Sangat tidak masuk akal, dan saya yakin data dikerjakan di atas meja,” tegasnya.
Ketua DPRD Sampang, Fadol menyampaikan, pengesahan Raperda perubahan APBD 2020 telah melalui proses sejak awal sesuai dengan tahapan dan hasil evaluasi yang dibahas di tingkat fraksi, komisi dan badan anggaran (Banggar).
“Pembahasan sudah final, maka kami menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda perubahan APBD,” imbuhnya.
Sedangkan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi mengaku, perubahan anggaran telah disampaikan kepada DPRD dan sesuai kesepakatan bersama sampai pengesahan.
“Adapun pendapat dari anggota DPRD tetap kami akomudir, kami dengarkan dan akan dievaluasi. Selanjutnya, kami panggil perangkat daera terkait,” katanya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
