portalmadura.com – Pemerintah secara resmi menerapkan sistem pendataan baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada periode Mei 2026. Mulai tahun ini, Kementerian Sosial (Kemenkes) tidak lagi menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama acuan, melainkan beralih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi penuh dengan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa transformasi sistem ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan integrasi DTSEN sebagai rujukan tunggal seluruh program sosial, masyarakat kini dapat memantau status kepesertaan jaminan sosial secara jauh lebih transparan, akurat, dan praktis hanya menggunakan ponsel pintar.
Mekanisme Pencairan PKH Tahap 2 dan BPNT Mei 2026
Peralihan sistem pendataan ini berjalan beriringan dengan realisasi penyaluran bansos reguler Triwulan II untuk periode April hingga Juni 2026 yang sedang berlangsung bertahap di berbagai daerah. Proses pendistribusian dana memanfaatkan jaringan perbankan Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik serta PT Pos Indonesia bagi wilayah yang belum terjangkau akses perbankan secara merata.
Kementerian Sosial menetapkan klasifikasi nominal bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 dalam basis data DTSEN sebagai berikut:
- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Dialokasikan sebesar Rp200.000 per bulan yang disalurkan dalam bentuk saldo elektronik pokok pangan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) Kesehatan: Komponen Ibu hamil/nifas serta anak usia dini (0–6 tahun) menerima indeks Rp750.000 per tiga bulan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) Pendidikan: Pelajar Sekolah Dasar (SD) menerima Rp225.000, pelajar SMP sebesar Rp375.000, dan pelajar SMA/sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.
- Program Keluarga Harapan (PKH) Kesejahteraan Sosial: Kelompok lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas berat mendapatkan alokasi senilai Rp600.000 per tahap.
Panduan Lengkap Cek Status Penerima Bansos Lewat HP
Otoritas terkait mengimbau masyarakat untuk melakukan pemutakhiran dan pengecekan data secara berkala guna mengantisipasi adanya perubahan status kepesertaan akibat proses validasi berkala. Terdapat dua metode resmi yang disediakan pemerintah untuk memeriksa daftar penerima manfaat bansos menggunakan NIK KTP:
1. Melalui Situs Resmi Cek Bansos Kemensos
- Buka aplikasi peramban (browser) di ponsel dan akses halaman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP elektronik Anda secara tepat.
- Ketikkan kombinasi huruf kode verifikasi (captcha) yang muncul pada kotak di layar untuk proses validasi keamanan.
- Tekan tombol “CARI DATA”. Sistem secara otomatis akan memindai database DTSEN dan menampilkan data profil penerima, jenis bansos yang didapat, hingga periode penyaluran.
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” melalui Google Play Store atau App Store secara gratis.
- Lakukan registrasi dengan memilih opsi “Buat Akun Baru” bagi pengguna yang belum terdaftar, lalu isi data diri secara lengkap mulai dari NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga alamat email aktif.
- Unggah lampiran foto KTP fisik serta swafoto (selfie) memegang KTP untuk keperluan verifikasi identitas pemohon.
- Setelah akun berhasil diverifikasi dan aktif, masuk (login) kembali menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.
- Pilih menu utama “Cek Bansos”, masukkan NIK sesuai KTP, lalu tekan tombol “Cari Data” untuk melihat detail ringkasan kepesertaan program bantuan.
Pemberlakuan skema DTSEN ini diharapkan mampu meminimalkan risiko salah sasaran (exclusion dan inclusion error) dalam penyaluran dana bantuan subsidi pemerintah. Bagi masyarakat yang belum terdaftar namun dinilai layak secara ekonomi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan, dianjurkan untuk segera melaporkan data kependudukan mereka ke dinas sosial atau perangkat desa setempat agar dapat diusulkan masuk ke dalam pemutakhiran data berkala nasional.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
