PortalMadura.com – Proyeksi kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp174 triliun. Angka ini jauh lebih rendah daripada pagu indikatif awal yang sempat menyentuh Rp270,2 triliun.
Kendati alokasi anggaran tersebut menyusut, pemerintah dan DPR RI memastikan langkah ini tidak akan mengurangi mutu serta kualitas pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penurunan estimasi anggaran ini terjadi setelah pihaknya melakukan evaluasi mendalam terhadap target sasaran penerima manfaat serta kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan hitungan terbaru, kebutuhan SPPG di lapangan ternyata cukup di angka 21.000 titik, bukan 27.000 titik seperti skenario awal. Selain itu, kalkulasi ini juga disesuaikan secara riil dengan jumlah peserta didik yang akan menerima manfaat.
“Pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan kebutuhannya 21.000. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pembahasan Resmi Bersama Pemerintah Diajukan September
Said tidak menampik adanya selisih yang cukup besar dari proyeksi awal. Namun, politisi asal madura ini menekankan bahwa angka Rp174 triliun tersebut masih berupa kalkulasi sementara dan belum menjadi keputusan final.
Pembahasan resmi mengenai kepastian anggaran MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dijadwalkan berlangsung bersama pemerintah sebelum pengesahan APBN pada musim gugur mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus bersama pemerintah,” seloroh Said.
Kualitas Gizi Anak Didik Tetap Jadi Prioritas Utama
Said Abdullah menggarisbawahi bahwa efisiensi ini merupakan bentuk penataan tata kelola yang baik. Ia menjamin efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan standar gizi makanan yang disajikan kepada para siswa.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar membuat heboh dengan anggaran yang bombastis. Tapi ketika turun, masyarakat bingung. Bukan begitu. Yang paling penting adalah menjaga kualitas, tata kelola, dan pemenuhan gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penyesuaian anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.
Penajaman Sasaran Penerima Manfaat
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, sebelumnya sempat memaparkan bahwa pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 berada di angka Rp270,2 triliun yang dialokasikan bagi 81,5 juta penerima manfaat.
Meski demikian, Agustina menyatakan bahwa angka tersebut masih dinamis karena memerlukan koordinasi ketat dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas.
“Sekali lagi ini belum final karena belum dibahas bersama. Kami masih akan terus melakukan pembahasan mendalam,” ungkap Agustina usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.
Melalui simulasi dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah membuka potensi pengurangan sekitar delapan juta penerima manfaat. Langkah penajaman sasaran ini diambil demi meningkatkan efektivitas program serta mengoptimalkan operasional dapur umum SPPG agar program berjalan efisien tanpa menurunkan mutu layanan kepada masyarakat.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
