PortalMadura.Com, Sumenep – Pasca insiden perahu motor Arin Jaya tenggelam hingga menyebabkan puluhan nyawa warga Gua-gua, Kecamatan Raas melayang di perairan laut Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan pedas dari anggota legislatif setempat.
Anggota DPRD Sumenep, Nurus Salam menyebutkan, peristiwa perahu tenggelam kali ini bukan yang pertama kali, melainkan sering terjadi kecelakaan laut, baik yang diduga akibat kelalaian manusia, cuaca ekstrem maupun hal lainnya.
Bahkan, politisi Gerindra ini menyampaikan, setiap tahun, bahkan setiap saat mengaku sering mendengar adanya kecelakaan laut. “Terakhir, perahu motor Arin Jaya tenggelam dengan 20 korban meninggal dunia yang ditemukan,” katanya.
Kecelakaan laut baik akibat cuaca yang tidak bersahabat atau faktor lain, dinilainya ada faktor pemerintah yang kurang responsif atau semacam kebijakan pemerintah yang kurang merakyat. “Bisa saja disebut sebuah korban kebijakan pemerintah,” tandasnya.
“Pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya soal transportasi laut antar pulau-pulau kecil itu. Karena kasus ini bukan hanya sekali ini,” katanya kembali mengingatkan.
Geografis Sumenep yang sudah jelas masuk dalam zona kemaritiman lantaran jumlah pulaunya hingga tercatat 126 pulau dan seiring dengan usia Sumenep yang sudah mencapai 750 tahun pada Oktober 2019, harusnya masyarakat kepulauan Sumenep sudah memiliki transportasi yang difasilitasi oleh pemerintah di setiap pulau-pulau kecil itu.
“Saya belum mendengar dan tidak tahu, apakah ada alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah antar pulau-pulau kecil itu. Saya kira tidak ada,” ucapnya.
Baca Juga : Ajaib! Bayi Selamat dari Maut Perahu Tenggelam di Sumenep
Baca Juga : UPDATE Dua Korban Perahu Tenggelam di Sumenep Belum Ditemukan, 20 Orang Meninggal Dunia
Selain ketersediaan transportasi laut yang memadai, semua pihak, lebih-lebih yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tentang transportasi laut, perlu hadir langsung di tengah masyarakat.
“Masyarakat tidak bisa disalahkan karena cuaca buruk tetap berlayar, misalnya. Pertanyaan saya, apakah aparat berwenang dan aparat yang bertanggug jawab di daerah mereka pernah memberi pemahaman dan melarang berlayar saat cuaca buruk?. Ini kan perlu ada solusi cerdas dari semua pihak,” tegasnya.
Menurutnya, semua pihak perlu bersinergi untuk mencari solusi agar warga kepulauan tidak selalu menjadi korban perjalanan laut. Seakan mereka akrab dengan maut. “Misalnya soal pengadaan transportasi, tidak ada alasan anggaran terbatas. Kan bisa dianggarkan dengan cara bertahap. Umur Sumenep sudah tua, tapi apa peran pemerintah dalam hal transportasi laut?,” jelasnya dengan nada bertanya.
Pihaknya tidak ingin lagi mendengar ada peristiwa serupa hingga menelan korban jiwa. Menurutnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat perlu duduk bersama dan sama-sama ikut memikirkan kewilayahan Sumenep. “Libatkan juga swasta. Pasti ada jalan keluarnya karena Sumenep mempunyai potensi yang luar biasa untuk swasta,” ungkapnya.
Pihaknya juga teringat pada peristiwa tenggelamnya perahu layar motor Jabal Nur yang membawa rombongan pengantin bulan Oktober 2014. Perahu yang membawa penumpang 48 orang berangkat dari Pulau Raas, Sumenep, dengan tujuan Bali juga tenggelam. “Sekarang terjadi lagi dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Bisa apa pemerintah, ayo fikirkan bersama dan jangan sampai ada lagi,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
