oleh

Aktivis Mahasiswa Madura Minta Pemerintah Awasi Realisasi BLT-DD

PortalMadura.Com, Bangkalan – Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur menyerukan kepada pemerintah daerah dan kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD).

Ketua PC IMM Bangkalan, Asmir Royhan menerangkan, pencairan BLT DD rawan untuk diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Makanya, kami minta agar pemerintahan di atasnya ikut mengawasi, supaya benar-benar tersalurkan dan tepat sasaran,” katanya Selasa (21/4/2020).

Baca Juga : Dampak Covid-19, Kades Diminta Segera Lakukan Pendataan Penerima BLT-DD

Ia menegaskan, di tengah situasi yang kurang kondusif akibat wabah Corona (Covid-19) seperti sekarang, bantuan-bantuan dari pemerintah, baik berupa uang tunai ataupun bahan pokok, dan sebagainya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Ini sangat penting, apalagi untuk rakyat kecil yang belum tercover oleh PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), jangan sampai salah sasaran bantuan-bantuan itu,” tegas pria asal Kecamatan Burneh, Bangkalan itu.

Asmir meminta agar koordinasi antara desa, kecamatan dan daerah bisa berjalan dengan baik. “Agar meminimalisir kemungkinan penyelewengan, koordinasinya harus bagus, dan kami minta untuk diawasi,” tandasnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan mengawal pelaksanaan pencairan BLT DD tersebut. “Kami juga akan turut andil, untuk memastikan agar bantuan itu tepat sasaran dan tidak diselewengkan,” katanya.

Kebijakan pemberian BLT DD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah pusat, salah satunya adalah sebagai langkah antisipatif dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam surat edaran dari pemerintah pusat, sasaran penerima BLT DD adalah keluarga miskin yang tidak menerima PKH ataupun BPNT yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, ataupun mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis.(*)

Penulis : Ubay NA
Editor : Lisa
Tirto.ID
Loading...

Komentar