Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Tidak akan Memberatkan APBN

Bappenas Pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan APBN
Ilustrasi: Suasana Kota Jakarta (Muhammad Latief - Anadolu Agency)
    Bagikan:

PortalMadura.Com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan rencana pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke kota baru tidak akan banyak menggunakan anggaran dari APBN.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada dua skenario pemindahan ibu kota dengan total pembiayaan yang berbeda. dilaporkan Anadolu Agency, Selasa (30/4/2019).

Pada skenario I jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun dengan jumlah penduduk kota paling banyak 1,5 juta jiwa dengan memindahkan anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebanyak 195 ribu orang dan ditambah dengan anggota TNI/Polri, anggota keluarga, serta pelaku ekonomi.

Kemudian pada skenario II pemindahan ibu kota membutuhkan pembiayaan Rp 323 triliun dengan jumlah penduduk kota 900 ribu serta memindahkan 119 ribu orang anggota eksekutif, legislatif, serta yudikatif ditambah anggota TNI/Polri, anggota keluarga, dan pelaku ekonomi.

“Yang terpenting pembiayaannya tidak memberatkan APBN dengan kontribusi seminimal mungkin karena banyak cara kreatif membangun kota tanpa APBN,” jelas Menteri Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan salah satu cara kreatifnya adalah melalui manajemen aset milik Negara. Apabila pusat administrasi Pemerintahan pindah ke kota baru, maka aset pemerintah di Jakarta tidak akan lagi menjadi kantor serta terlalu besar apabila hanya dijadikan kantor wilayah.

“Sehingga akan ada manajemen aset untuk menghasilkan PNBP yang bisa dipakai untuk membangun gedung kantor baru di ibu kota baru,” urai Bambang.

Dia menambahkan pemerintah juga akan mendorong peran BUMN serta mengajak serta swasta dengan tetap memperhatikan penduduk lokal secara lebih luas.

“Awalnya kita masih melihat porsi Pemerintah dan swasta 50:50, tetapi porsi Pemerintah bisa dikurangi lagi melalui skema tersebut,” ungkap Bambang.


Ikuti Berita Kami Lainya di Google Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.