BNPB: Kalimantan Bisa Jadi Opsi Ibu Kota Baru dari Kacamata Kebencanaan

Avatar of PortalMadura.com
BNPB Kalimantan bisa jadi opsi ibu kota baru dari kacamata kebencanaan
Ilustrasi: Peta Pulau Kalimantan. (Google - Anadolu Agency)

PortalMadura.Com, – Badan Nasional Penanggulangan Bencana () menilai wilayah bisa menjadi opsi untuk memindahkan ibu kota karena tergolong tidak rawan bencana.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan wilayah Kalimantan cenderung aman dari bencana sejak 1960.

“Kejadian banjir dan longsor juga rendah, kebakaran bisa dikendalikan kalau itu menjadi pusat ibu kota pasti proses pengamanan dan preventif kebakaran dikendalikan dengan ketat,” ujar Sutopo di Jakarta, Selasa kemarin.

BNPB akan memberikan kajian dan masukan terkait kebencanaan kepada Badan Perencana Pembangunan Nasional () terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Berdasarkan peta kebencanaan dan sejarah bencana, ada tiga wilayah dengan potensi bencana minim, yakni Sumatera bagian timur, seluruh wilayah Kalimantan, serta Sulawesi bagian Selatan.

Sebagian wilayah Kalimantan juga jauh dari batas lempeng dan sesar aktif yang memicu gempa bumi.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo memilih untuk memindahkan Ibu kota Indonesia atau pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa agar pembangunan lebih merata. dilaporkan Anadolu Agency, Rabu (1/5/2019)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan keputusan tersebut diambil Presiden dalam rapat kabinet terbatas mengenai rencana pemindahan ibukota di Kantor Presiden di Jakarta, Senin lalu.

“Ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tersebut dilakukan untuk mengurangi beban dan membuat pembangunan lebih merata.

Sebab kata dia penduduk di Pulau Jawa merupakan 57 persen dari total penduduk di Indonesia atau mencapai 150 juta orang.

“Ekonomi Pulau Jawa menyumbang 58 persen dengan kepadatan tinggi, tetapi daya dukungnya terbatas. Apalagi sudah begitu banyak lahan produktif pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti,” kata dia.

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.