PortalMadura.Com, Sumenep – Dana program Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp 144 juta untuk Kecamatan Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur tahun 2013, di tengarai terbuang percuma. Pasalnya dua pusat kelompok belajar masyarakat (PKBM) tidak menjalankan tugasnya.
Pada tahun 2013 Kecamatan/Kepuluan Sapeken, Sumenep, mendapat kucuran dana Progran KF sebesar Rp 216 juta, untuk 60 KF. Masing-masing KF mendapat kucuran dana Rp 3.600 ribu (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang.
Dari 60 KF yang di biayai Dinas Pendidikan (Disdik) untuk Kecamatan Sapeken, dibagi menjadi 3 PKBM, yang masing-masing PKBM membawahi 20 KF. Namun dari 3 PKBM hanya satu PKBM yang berjalan. Sedangkan 2 PKBM lainnya mangkrak alias fiktif.
“Setelah kami amati, dari 60 program KF dari pemerintah, hanya 20 KF yang berjalan. Sedang 40 KF lainnya tidak ada yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar alias fiktif,” kata Ahmad (45), tokoh masyarakat Sapeken, Minggu (11/5/2014).
Untuk mengelabui petugas survei, dua PKBM fiktif memberikan uang sebesar Rp 600 ribu kepada ketua kelompok KF agar mengaku sebagai tutor ditempat tersebut. Disamping diberi uang sebesar Rp 600 ribu, ketua kelompok KF juga diberi sebuah papan tulis, agar lebih meyakinkan bila tim survei berkunjung ke lokasi.
“Strategi yang dilakukan PKBM memang sangat unik, masak asal ada masyarakat yang berani mengaku sebagai tutor atau ketua kelompok, langsung dikasih uang sebesar Rp 600 ribu plus satu papan tulis, itu kan penipuan, sementara masyarakat ya tetap saja tidak bisa baca tulis,” bebernya.
Lebih aneh lagi, saat penyetoran laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan KF, dua PKBM fiktif juga menyetorkan LPJ seperti kelompok yang menjalankan program KF. Sehingga petugas survei tidak percaya jika program KF dikepulauan ada yang fiktif. Padahal LPJ tersebut hanya untuk mengelabui petugas semata agar pelaksanaan program KF berjalan sebagaimana mestinya.
Akibatnya anggota KF yang tercatat dalam 40 KF dan dua PKBM itu, tetap tidak bisa baca tulis sebagaimana harapan pemerintah. Sedangkan uang sebesar Rp 144 juta yang dikucurkan pemerintah, terbuang percuma dan ditengarai masuk kantong pribadi petugas PKBM.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A.Shadik saat dikonfirmasi adanya dugaan penyimpang program KF dikepulauan, menampik tudingan itu. Dan pihaknya menengarai pelaksanaan KF di Kepuluauan/Kecamatan Sapeken berjalan sesuai rencana.
“Itu tidak benar, soalnya sudah ada PKBM-nya. Namun lebih detilnya langsung ke kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah), saya masih di Ambunten dalam acara bahsul masail,” katanya.
Sementara Kepala Bidang pendidikan luar sekolah (PLS), Misbahul Munir, terkesan enggan menanggapi prihal dugaan penyimpangan KF tersebut. Kepala PLS mengajak media agar datang kekantornya untuk membicarakan masalah itu.
” Konfirmasi besok saja di kantor ya,” jawabnya melalui pesan singkat.(udien/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
