PAMEKASAN (PortalMmadura) – Banyaknya kasus penyelewengan raskin dan beberapa tersangka yang telah ditahan oleh kepolisian dan Kejaksaan, merupakan fenomena gunung es yang hanya tampak atasnya saja.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam menduga, penyelewengan raskin di Pamekasan memang hampir merata di setiap desa dan kecamatan. Sehingga, ke depan perlu adanya evaluasi menyeluruh tentang efektifitas bantuan raskin ke masyarakat kurang mampu.
“Karena nampaknya, raskin ini hanya dijadikan proyek untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok di desa, ataupun di kecamatan dan Bulog sendiri,” katanya, Selasa (12/11/2013).
Dugaan itu, lanjut Politisi Demokrat ini, cukup berdasar. Pengelola raskin mulai dari desa, kecamatan dan yang terakhir adalah pihak Bulog sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan program rasakin.
“Kuat dugaan memang, raskin dibuat bancaan orang-orang tertentu. Karena tak mungkin kalau tidak cukup bukti polisi dan jaksa akan menahan mereka (tersangka kasus raskin),” jelasnya.
Khairul menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk ke DPRD Pamekasan, dugaan kasus korupsi Raskin terjadi hampir di semua desa di Kabupaten Pamekasan sejak program raskin digulirkan tahun 2008 lalu. Bahkan hasil penelitian Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPP) di Pamekasan, kerugian negara yang diakibatkan karena penggelapan raskin, mencapai Rp 58,8 miliar setiap tahunnya.
“Ini sungguh kejahatan yang luar biasa, negara dirugikan besar dari program ini. Makanya saya setuju kalau program raskin itu dihapus saja,” ujarnya. (Reiza/Htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
