Dewan Pers dan Polri Minimalisir Kriminalisasi Karya Jurnalistik

Penulis: HartonoEditor: Hartono
Dewan Pers dan Polri Minimalisir Kriminalisasi Karya Jurnalistik
Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Pers) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH, MH. disaksikan Plt. Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya. Acara dihadiri oleh para pejabat tinggi Polri, tenaga ahli Dewan Pers Hendrayana, Pokja Komisi Hukum dan Perundang-undangan Pers, dan staf Sekretariat Dewan Pers (Dewan Pers)

PortalMadura.Com, Jakarta – dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia () menandatangani perjanjian kerja sama tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan.

Kerja sama itu tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

Perjanjian kerja sama pertama itu, merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang dilakukan beberapa bulan lalu. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto SH MH, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers tersebut. “Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” katanya, dalam siaran persnya.

Baca Juga

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, Perjanjian kerja sama tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” kata Arif.

Sesuai kesepakatan ini, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Ini untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan.

Apabila hasil koordinasi memutuskan, bahwa kasus yang dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

Sebaliknya, jika koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.