PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyayangkan terjadinya tata niaga garam yang selalu tidak berpihak kepada petani setiap tahun. Apalagi, tahun ini harga garam anjlok yang mengakibatkan petani merugi.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa mengatakan, pemerintah pusat sejauh ini tidak transparan perihal data garam. Misalnya data serapan garam petani, data produksi petani dan lain-lain. Akibatnya, pemerintah pusat selalu melakukan impor garam dengan alasan persediaan garam nasional habis. Padahal stok garam petani tidak terserap.
“Pemerintah pusat memang transparansi datanya kurang, dan ini yang akan kita perjuangkan agar petani kita tidak selalu menjadi korban,” katanya usai menggelar Focus Group Discussion di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jumat (24/1/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, hasil diskusi yang melibatkan petani garam, asosiasi garam, dan stakeholder lainnya akan menjadi materi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan petani garam yang diusulkan Komisi B DPRD Jatim menjadi perda guna melindungi petani yang setiap tahun menjerit lantaran harganya tidak memihak.
“Sebenarnya banyak mata rantai yang harus kita putus. Tetapi pada intinya bagaimana kita ini, terutama para pemangku kebijakan, mulai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat betul-betul melindungi para petani,” tandasnya.
Politisi asal Sampang ini menyampaikan, pihaknya beberapa kali melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perancangan raperda tersebut untuk mengantisipasi terjadinya benturan regulasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau regulasi lain yang berkaitan dengan garam.
“Kami berharap kepada petani untuk memberikan masukan ke kami, jangan apatis dulu lah, jangan pesimis. Apa yang kita perjuangkan, termasuk bantuan dari kalian ini sesuatu yang berharga bagi kami,” tandasnya.
Baca Juga : Istri Minta Cerai Mendominasi, Perselingkuhan ASN Ikut Mewarnai
Ia memungkasi, inti dari carut marutnya tata niaga garam ini ada dua hal, yaitu harga garam yang murah dan serapan garam petani yang sedikit. Apabila dua hal ini bisa diatasi, maka petani garam akan menikmati hasilnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
