PortalMadura.Com, Pamekasan – Belasan massa ngeluruk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, lantaran Beras Sejahtera (Rastra) sudah empat bulan ngendap.
Orator aksi, Iklal menegaskan, rastra yang menjadi hak warga miskin selama tahun 2017 tidak pernah cair. Terhitung sejak bulan Januari, Februari, Maret dan bulan April. Bahkan, sudah memasuki bulan Mei ini tidak ada kejelasan.
“Padahal ini berkaitan dengan hajat orang banyak, kenapa Pemkab dalam hal ini Bagian Perekonomian membiarkan kondisi ini terjadi,” ungkapnya saat memberikan orasi.
Pihaknya khawatir, Pemkab memang sengaja mengulur-ulur waktu tentang distribusi rastra tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Padahal, apabila penebusan itu diropel selama empat bulan atau bahkan lima bulan akan sangat memberatkan kepala desa.
“Kalau tidak diropel (ditebus sekaligus), apakah Pemkab akan menjamin kualitas beras yang ada di gudang bulog. Kalau nanti kualitasnya jelek, lagi-lagi rakyat miskin yang menjadi korban,” tandasnya.
Iklal menuding Pemkab tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Sebab, persoalan rastra yang menyangkut hajat orang miskin diabaikan.
Massa yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa itu membawa poster berisikan kecaman terhadap Pemkab dan menuding lalai dalam mengemban amanah masyarakat.
Di hadapan massa aksi, Kabag Perekonomian Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan, keterlambatan distribusi rastra itu lantaran peraturan, baik Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat lambat. Sehingga tidak serta merta bisa langsung didistribusikan khawatir salah sasaran.
“Akhir Februari itu hanya pagu rastra saja yang turun, sementara DPM (Daftar Penerima Manfaat), juklak dan juknisnya baru turun April. Jadi, tidak bisa langsung dicairkan, ” jawabnya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
