PortalMadura.Com, Sumenep – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak banyak memberi catatan terhadap nota keuangan yang disampaikan Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim dalam perubahan APBD 2014.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengungkapkan, bahwa target pendapatan menurun 1,8 persen dari target pendapatan sebelumnya dan belanja aparatur (belanja tidak langsung) mengalai penurunan sebesar 1,4 persen dari anggaran yang telah disetujui di APBD murni.
Sedangkan belanja publik (belanja langsung) mengalami peningkatan sebesar 19,50 persen. “Ini artinya, politik anggaran kita hampir mendekati APBD pro rakyat,” tegas Bambang.
Ditengah gencarnya wacana perubahan saat ini, semua menginginkan wajah Sumenep yang kian tahun kian maju. Adanya pembenahan-pembenahan dalam segala bidang. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan termasuk dengan membenahi komposisi belanja publik kepada tataran rasio yang lebih ideal.
Maka tidak ada jalan lain perubahan itu harus segera dilakukan. “Tentu saja, ini semua harus kita mulai dengan penanaman niat dan i'tikat untuk menyusun dan menetapkan APBD yang pro rakyat. Salah satu cara dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD,” ujarnya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, APBD pro rakyat tidak terlepas dari berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat sendiri diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan bencana dan lain-lainnya.
Oleh karenanya, tiga pilar yang menjadi tonggak penting sebagai landasan penyusunan APBD nantinya yaitu faktor alokasi, faktor distribusi dan faktor stabilitas.
Faktor alokasi ditujukan agara APBD dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat yang pada akhirnya mendorong semakin baiknya pelayanan publik.
Faktor distribusi akan memastikan pemerataan pendapatan dan pengentasan rakyat dari belitan berjuta persoalan hidup yang dihadapi dengan mengurangi program yang hanya bersifat serimonial.
Sementara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan tiga cacatan penting. Melalui Juru Bicaranya, K. Tamam menyebutkan, pertama ; sertifikat tanah yang tak kunjung selesai sebagai tanggungjawab BPN akan menimbulkan persengketaan secara turun temurun yang berkepanjangan.
Kedua ; Belum terealisasinya Bantuan Sosial/Hibah pada kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan secepatnya direalisasikan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.
Catatan ketiga yakni ; kualitas pembangunan fisik di wilayah Sumenep harus lebih diperhatikan.(rls/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
