oleh

Fraksi PKNU Soroti Infrastruktur & BUMD, PPP Soal Rumah Dinas Guru (Bagian III)

PortalMadura.Com, Sumenep – Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap nota keuangan yang disampaikan Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim dalam perubahan APBD 2014 banyak menyoroti persoalan yang ada diberbagai pedesaan.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRD Sumenep, Ach Junaidi mengungkapkan, masyarakat miskin perdesaan pada umumnya dihadapkan pada permasalahan yang salah satunya adalah terbatasanya lapangan kerja berkualitas, lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun parsial, tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan, dan rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana pedesaan.

“Dalam perubahan APBD apakah kompleksitas persoalan tersebut telah diakomodasi dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran di masing-masing SKPD?,” kata Junaidi bertanya.

Selain itu, pihaknya menyoroti BUMD, bahwa dalam upaya untuk menggali potesni daerah, pemerintah daerah telah mendirikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun disisi lain, BUMD juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dua peranan BUMD sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya. Hal ini karena jika BUMD hanya mengejar fungsi sosial, maka fungsi sebagai penyokong sumber dana pembangunan daerah akan menurun. Namun disi lain, jika fungsi sebagai penyokong sumber pendapatan daerah ditingkatkan dikwatirkan fungsi sosial BUMD tidak akan optimal.

Menurut dia, salah satu BUMD yang hampir tidak memberikan kontribusi apapun pada APDB adalah PT WUS. Hal ini dapat dilihat dari kinerja PT WUS yang kurang optimal dan profesional terhadap pengelolaan BUMD. Seharusnya, dan sudah semestinya menjadi agen pembangunan yang menggerakkkan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat serta pelayanan masyarakat di sekitarnya.

BUMD sebagai perusahaan daerah, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang optimal. Hal ini sebagai kontribusi dividen kepada Pemda yang merupakan sumber PAD. Kinerja optimal, juga BUMD yang sehat, merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan.

“Bagaimana sikap dan upaya pemerintah kepada PT WUS agar pengelolaan dan managerial PT WUS menjadi lebih sehat dan handal,” tegasnya.

Persoalan lain, yakni Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi.

Melihat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di wilayah kepulauan Arjasa dan kepulauan Sepudi, banyak yang sangat memprihatinkan. “Mohon perhatian serius dari pemerintah,” pintanya.

Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Juru Bicaranya, Juhari mohon penjalasan, soal PAD, khususnya sektor retribusi daerah target yang diinginkan semula turun hingga 28,59 persen. “Retribusi apa saja yang menyebabkan penurunan,” katanya.

Hal lain, pada belanja pegawai plafon diturunkan 4,19 persen dengan nilai Rp. 39 miliar lebih. Memang postur APBD bisa terkesan lebih bagus tetapi mengingat telah terjadi besarnya penurunan, maka perlu ada penjelasan penyebab dan sektor apa saja.

Diakui, jika terjadi kenaikan target pada poin lain-lain PAD. “Apakah termasuk didalamnya dari Perumahan Dinas yang ditempati PNS (pada umumnya guru) yang sudah banyak beralih fungsi. Bahkan salah satu rumah dinas diklaim menempati tanah pecaton Desa Pamolokan dengan tulisan besar-besar. Bagaimana pula duduk persoalannya?,” ujarnya kembali mempertanyakan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga berharap, agar realisasi kegiatan untuk setiap SKPD pada perubahan APBD tahun 2014 hendaknya lebih dipercepat mengingat sempitnya waktu yang tersedia.(rls/htn)


Tirto.ID
Loading...

Komentar