PortalMadura.Com, Sampang – Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membahas stabilitas harga garam rakyat di Kabupaten Sampang, Madura.
Disampaikan, ada regulasi yang perlu diubah. Apakah akan disebut garam industri, konsumsi, pangan, dan non pangan. Tujuannya untuk menjadikan stabilitas harga garam rakyat supaya terus normal.
“Aspirasi yang berkembang dari petani garam, harga garam mengalami penurunan,” katanya, Senin (22/7/2019).
Solusi terhadap stabilitas harga garam, lanjut Khofifah harus ada penunjukan secara khusus. Apakah dari Badan Usahan Milik Negara (BUMN) atau Menteri Keuangan menunjuk kepada PT Garam (Persero) sebagai penyangga stok garam nasional.
Kepada petani, pihaknya mengingatkan agar melakukan proteksi khusus jika terjadi oversupplay garam. Baik di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
“Produksi garam Madura sekitar 942 ribu ton. Jumlah yang sangat besar ini, kami harap kualitas garam terutama garam industri,” imbuhnya.
Direktur Operasi PT. Garam Persero, Hartono mengaku, harga pokok penjualan (HPP) garam mencapai Rp. 150 perkilogram.
“Rata-rata garam yang sudah dibeli berharga Rp. 150 perkilogram. Tetapi, sesuai dengan kualitas garam K1 (kualitas satu),” dalihnya.
Sementara, informasi harga garam pada 2018 mencapai Rp. 500 perkilogram. Tahun 2019 ini, harga garam turun menjadi Rp. 400 perkilogram sehingga banyak keluhan dan protes dari petani garam.(*)
Baca Juga :
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
