PortalMadura.Com, Surabaya – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur menilai, krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, bukan lagi masalah domestik Myanmar, tetapi telah menjadi masalah politik bersama antar negara.
Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur, Wardi, konsolidasi masyarakat sipil semakin penting di tengah keterbatasan pemerintah untuk menangani gelombang manusia perahu asal Rohingya.
“Tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memberdayakan potensi mereka agar tidak timbul kesenjangan sosial dalam jangka panjang,” tegasnya, Senin (25/5/2015).
Dia mengatakan, petaka yag menimpa pada pengungsi Rohingya bukan hanya saja untuk mengusir mereka dari tanah kelahirannya Myanmar, akan tetapi disitu ada sistem pembunuhan tersetruktur oleh aparat Myanmar dan oknum aparat Internasional.
“Bagai mana tidak, pengungsi pada awalnya ditawari untuk menjadi tenaga kerja di malaysia, ketika kaum Rohingya menyatakan siap untuk menjadi tenaga kerja Malaysia, kemudian nasib hidup mereka diserahkan pada laut diatas kapal oleh aprat Mnyanmar, bahkan kapten kapal sempat membunuh kaum Rohimya dengan pistol yang dia pegang,” katanya.
Ia mengklaim, sudah ada 70-80 orang yang telah dibunuh oleh sang kapten kapal. Parahnya, tentara AL Thailan yang mengetahui kapal terdampar adalah kaum Rohingya. Tentara itu hanya melihat dari jauh, tak ada pertolongan sedikitpun dari mereka. Hal ini sudah jelas bahwa ada upaya pembunuhan terhadap ummat Islam Rohingya.
Lebih lanjut wardi mengatakan, pemerintah Indonesia harus tegas pada Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional agar pengungsi Rohingya mendapat perlindunggan. “PBB selama ini diam, kalau PBB diam terus, bubarkan saja PBB itu,” tandas pemuda yang juga sebagai Pengurus KNPI Pusat itu.
Sementara, Qaiyim Asy'Ari Ms, selaku Bidang Hukum HMI Jatim, mengatakan, sejak 2012, Rohingya yang PBB anggap sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia telah berbondong-bondong melarikan diri dari negara itu, takut akan kekejaman dan pembantaian oleh ekstrimis Budha yang beberapa kelompok hak asasi manusia anggap disponsori negara.
Pelanggaran HAM terhadap pengungsi Rohingya harus segera diproses dan diadili oleh PBB, Pak jokowi harus menekan PBB dan Myanmar untuk menyelesaikan masalah dalam perbatasannya yang menyebabkan umat Islam mengungsi.
“Presiden Joko Widodo harus tegas untuk menekan PBB, Asean dan Myanmar secara politik karena nasip pengungsi akibat pelanggaran HAM kelas berat yang penyelesaianya ada ditangan PBB,” ujar Mantan Sekum HMI Cab Bangkalan pada Wartawan.
Terpisah, Ketua Umum Badko HMI Jatim Khairul Anam melalui Sekretaris Umum Badko HMI jatim Adiman Fariyadin mengatakan, organisasi yang dia geluti di HMI Jatim, mulai kemarin sudah membuka Posko BADKO HMI JATIM Peduli Pengungsi Muslim Rohingya dengan tujuan sebagai wadah penyaluran pada pengungsi.
“Bagi para kader HMI, Alumni HMI dan simpatisan yang punya inisiatif menyumbang dana kemanusiaan bisa dikirim kerekning Bank jatim No Rek 00-170-72-544 atas nama Badko HMI jatim, untuk sumbangan berupa bahan makanan dan obat-obatan bisa disalurkan ke Sekretariat HMI jatim di Jl Sidosermo IV Gang 3 No 23 Wonocolo Surabaya, Cp 087866822293 adiman,” terangnya. (suhul/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
