PortalMadura.Com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat penyebaran konten hoaks meningkat pesat menjelang Pemilihan Umum 2019.
Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan sebanyak 23 persen atau 181 konten dari total 771 konten hoaks yang beredar di media sosial selama tujuh bulan terakhir berkaitan dengan isu politik.
“Ini ada kaitannya mungkin dengan Tahun pesta politik,” kata Rudiantara di Jakarta, Kamis.
Pada Agustus 2018, Kominfo mengidentifikasi 25 konten hoaks dan pada Februari 2019 terdapat 353 konten hoaks yang beredar.
“Saya yakin potensi hoaks yang ada lebih dari (temuan) ini, karena yang memantau bukan cuma Kominfo tapi juga Polri,” ujar dia.
Rudiantara menuturkan konten hoaks paling banyak beredar melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, sedangkan angka penyebarannya melalui Twitter sudah jauh menurun.
Kominfo berupaya memerangi hoaks melalui literasi informasi kepada pengguna media sosial, menurunkan konten yang tervalidasi sebagai hoaks, serta bekerja sama dengan Polri untuk penindakan hukum terhadap pelaku.
Gempuran hoaks juga terasa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan membantah pernyataan Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais yang meminta perhitungan suara tidak dilaksanakan di Hotel Borobudur karena ada “jin, genderuwo, dan banyak hacker”. dilaporkan Anadolu Agency, Kamis (28/3/2019).
“Sekarang ini beredar informasi yang menurut saya tidak tepat, imajinatif, dan menyesatkan,” tutur Wahyu.
Menurut Wahyu, perang terhadap hoaks menjadi salah satu fokus kampanye terbesar KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, selain memerangi politik SARA dan politik uang.
“Kalau berhasil mengalahkan tiga hal itu, kita percaya Pemilu di Indonesia betul-betul Pemilu berintegritas,” ujar Wahyu.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
