Indonesia Utamakan Peran Swasta dalam Pembiayaan Infrastruktur

  • Bagikan
Indonesia utamakan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur
Ilustrasi - Kendaraan lalu-lalang di sebelah lokasi pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada 21 Februari 2018. (Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency)

PortalMadura.Com, Jakarta – Indonesia mengedepankan paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur dengan mengedepanlan peran swasta dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Annual Meeting IMF World Bank di Bali, Selasa, mengatakan dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena memiliki keterbatasan.

Dengan mengedepankan peran swasta dalam pembiayaan ini, Menteri Sri mengatakan akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting.

“Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerjasama swasta dan Pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan,” jelas Menteri Sri. dilaporkan Anadolu Agency, Selasa (9/10/2018).

Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Menteri Sri menegaskan bahwa Pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.

“Dengan paradigma ini, kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik,” imbuh Menteri Sri.

Dia menambahkan sejauh ini telah ada sejumlah proyek yang berbentuk KPBU dan telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.

“Saya mengajak para investor dan kalangan bisnis untuk secara aktif berpastisipasi dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di Indonesia” ujar Menteri Sri.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur.

“OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih,” ungkap Wimboh Santoso

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ada tiga aspek penting dalam paradigma baru pembiayaan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut adalah pergeseran dari pembiayaan Pemerintah ke pembiayaan swasta, proyek infrastruktur sebagai sebuah kelas aset, serta basis investor yang luas baik dari institusi maupun retail.

Perry mengatakan terdapat beberapa keuntungan pembiayaan infrastruktur melalui peran swasta. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti airport, seaport, dan tol laut.

“Hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang,” ungkap Perry.

Keuntungan kedua menurut Perry, adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan, mengingat pembiayaan swasta datang tak hanya dari dalam Negeri, namun juga oleh asing. Ketiga, memperluas kesempatan investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur.

Mengingat pentingnya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, otoritas terkait perlu mendorong minat investor swasta caranya dengan mengupayakan agar sekuritas, obligasi, saham, dan instrumen lainnya menarik dari sisi komersial.

“Selain itu, stabilitas ekonomi Indonesia harus selalu terjaga, untuk meyakinkan investor bahwa ekonomi Indonesia tak hanya potensial namun juga stabil,” jelas Perry. (AA)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.